Anwar yakin transformasi kepemimpinan di Malaysia damai

Jakarta (ANTARA News) - Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, yakin jika transformasi politik di negerinya sebelum dan sesudah pemilu pada 2013 akan berlangsung damai tanpa adanya kekerasan.

"Hampir setiap transformasi dari para diktator yang ada di dunia mengalami pertumpahan darah. Misalnya saja di Mesir. Namun di Malaysia, saya yakin tidak seperti itu karena transformasi yang dilakukan tidak melalui pertumpahan darah melainkan dawat (tinta) hitam," kata Anwar usai pidato kebudayaan "Kepemimpinan Dalam Dinamika Perubahan Ekonomi Politik" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin.

Mantan Wakil Perdana Menteri itu mengatakan pertumpahan darah terjadi karena adanya kelompok yang saling dominan, misalnya saja Melayu dan China. Namun di Malaysia, lanjut dia, kondisi tidak seperti itu karena antara Melayu, China maupun etnis lainnya mempunyai porsi yang sama.

"Jangan terpedaya oleh hal demikian. Itu hanya ide dari UMNO untuk menakuti rakyat," imbuh dia.

Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) adalah partai politik terbesar di Malaysia dan pendiri dari koalisi Barisan Nasional, yang memegang pemerintahan sejak Malaysia merdeka.

Dia mengatakan jika transformasi dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada, maka mustahil pertumpahan darah terjadi. Tokoh oposisi menyatakan akan maju sebagai Perdana Menteri pada pemilu Malaysia pada 2013. Dia mengaku optimis dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat.

Anwar berada di Indonesia dalam rangka mengisi orasi budaya di Kampus ITB, Bandung dan Taman Ismail, Jakarta. Anwar Ibrahim sempat menjadi pusat pemberitaan internasional terkait kasus kontroversial yang menimpa dirinya. Mulai dari vonis enam tahun penjara atas tuduhan korupsi sampai sembilan tahun penjara untuk tuduhan sodomi.

Mahkamah Federal Malaysia kemudian membatalkan tuduhan sodomi itu, dan dia dibebaskan dari penjara pada 2004. Pada Juli 2008 ia kembali ditangkap atas tuduhan serupa terhadap seorang asisten pribadinya, dan akhirnya bebas berdasarkan putusan pengadilan pada 9 Januari lalu. (I025)