Pemerintah tidak fasilitasi jamaah haji yang akan laksanakan tarwiyah

Mekkah (ANTARA) - Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Arsad Hidayat mengatakan pemerintah tidak memfasilitasi jamaah haji yang akan melaksanakan tarwiyah.

"Kita pada posisi tidak memfasilitasi yang akan tarwiyah, tapi juga tidak melarang," kata Arsad di Mekkah, Selasa.

Tarwiyah merupakan amalan dalam berhaji yang dilakukan pada 8 Zulhijah.

Dinamakan hari tarwiyah (perbekalan), karena jamaah calon haji pada zaman Rasulullah SAW mulai mengisi perbekalan air di Mina, pada hari itu untuk perjalanan wukuf di Arafah.

Lebih lanjut, Arsad mengatakan meski tidak memfasilitasi, pemerintah tidak abai dan akan menempatkan beberapa petugas untuk melakukan monitoring terkait kondisi jamaah.

Monitoring tetap dilakukan, karena jamaah haji tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang perlu perlindungan.

"Nanti kita berikan semacam surat pernyataan mereka siap dengan kelompok yang dibawanya," tambah dia.

Menurut Arsad, pemerintah tidak memfasilitasi untuk kegiatan tarwiyah, karena mempertimbangkan jumlah jamaah yang diberangkatkan sangat banyak.

Karena itu, pemerintah langsung memberangkatkan jamaah ke Arafah untuk melakukan wukuf. Direncanakan jamaah mulai didorong ke Arafah pada 8 Zulhijah pagi.

Arsad mengatakan pemilihan memberangkatkan jamaah pada 8 Zulhijah atau sehari sebelum wukuf di Arafah, karena alasan tidak mudah memobilisasi orang dalam jumlah sangat besar.

Untuk diketahui, jumlah jamaah haji Indonesia 2022 sesuai kuota yang diberikan Arab Saudi sebanyak 100.051 orang atau terbanyak di dunia.