Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Hasyim Muzadi, di Jakarta, Senin, menyatakan hal itu.
"Begini, apinya memang ada sehingga (menyulut) ada konflik karena kepentingan ekonomi," katanya, yang juga tuan rumah Pekan Konstitusi pada 30 Januari-4 Februari 2012, di Menteng, Jakarta.
Muzadi mengemukakan pemerintah telah kehilangan kewibawaan terkait konflik merebak di sejumlah daerah dan ketidakhadiran negara untuk mengatasi konflik.
"Oleh karena itu harus diteliti. Apakah kesalahan sistem seperti sistem ekonomi sehingga orang semaunya sendiri atau kesalahan kepemimpinan?" kata mantan ketua umum PB Nahdlatul Ulama, periode 1999-2010 itu.
Hasyim mengakui terdapat kepentingan terkait pemilihan kepala daerah yang menunggangi konflik-konflik di daerah. "Baik pemilih yang suka ataupun yang tidak suka kepada kandidat tertenu, bermain semua itu," katanya.
Penerapan sistem hak asasi manusia (HAM) yang berlaku saat ini, menurut Hasyim, tidak jelas jenis kelaminnya. "Apakah humanisme, westernisme (sistem HAM yang berlaku di negara-negara barat), Indonesianisme, atau religiuisme?" katanya.
Terkait kepemimpinan, Hasyim mengatakan sekarang dibutuhkan pemimpin yang jujur dan bukan pemimpin yang pintar. "Pemimpin yang apa adanya, bukan ada apa-apanya," katanya. (I026)
Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2012
