"Tapi jalan (raya) penting, rumah sakit penting," kata Kalla di sela-sela Pekan Konstitusi yang diselenggarakan Kelompok DPD di MPR RI dengan international Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Menteng Jakarta, Senin (30/1).
Kalla mengatakan anggaran semestinya digunakan secara wajar terutama untuk pengadaan barang yang tidak penting.
"Semua lembaga negara, pemerintah (dan) DPR memberikan prioritas-prioritas yang penting dahulu. Jangan dahulukan yang tidak prioritas," kata Kalla.
Pada Selasa (17/1), Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI, Djaka Dwi Winarko, mengkonfirmasi pemberitaan sejumlah media mengenai pengadaan kalender DPR tahun 2012 sebesar Rp397.465.750 dan bukan Rp1,3 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan kalender dinding sejumlah 15.900 eksemplar dan kalender meja sejumlah 1.700 eksemplar.
Kalender-kalender itu selain dipasang di seluruh ruang kerja di Gedung DPR, juga diberikan kepada para anggota DPR RI, karyawan, pasangan kerja (counterpart) DPR, pemerintah provinsi dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Djaka juga menjelaskan bahwa semua anggaran pembuatan kalender tersebut tidak berada di Setjen DPR, tetapi di Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini di KPN. Rekanan yang mengerjakan kalender tersebut selanjutnya mengajukan penagihan ke KPN.
I026
Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2012
