Mukernas yang berlangung 27 - 29 Januari 2012 itu diikuti ratusan peserta jajaran pengurus DPP PBB, DPW dan DPC PBB se-Indonesia. Mukernas menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan akan hak-hak rakyat dan daerah untuk mengantisipasi konflik horizontal.
MS Kaban mengharapkan, pemerintah segera menuntaskan kasus sejumlah konflik di daerah seperti kasus Bima di NTB, Mesuji di Lampung dan lain-lain.
Rekomendasi selanjutnya, kata Kaban, Pemilu 2014 mendatang harus lebih transparan, dan tidak boleh sampai mengarah diskriminatif dan terjadi politik transaksional. "Kami menginginkan agar Pemilu 2014 bisa berjalan baik, tidak seperti pemilu 2009 yang terindikasi cacat," katanya.
Mantan Menteri Kehutanan tersebut mendesak KPK untuk menuntasakan kasus Bank Century dan kasus korupsi lainnya.
Kaban mendesak agar pemerintah dan DPR merevisi semua UU yang telah merugikan rakyat seperti di bidang agraria, pertambangan, migas, lingkungan, tenaga kerja dan kehutanan.
"Dengan merujuk pada UUD 1945 pasal 33. Ironis saya melihatnya ketika sejumlah buruh harus turun ke jalan, ini karena pemerintah kurang tegas," katanya.
Kaban juga meminta agar pemerintah dan DPR mengevaluasi kekurangan dan kelemahan penyelenggaraan pemilu 2009, agar dalam pelaksanaan pemilu 2014 tidak menimbulan kecacatan.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
