Teten paparkan enam program prioritas untuk tingkatkan kualitas UMKM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan enam program prioritas tahun 2023 dari pihaknya berjalan melalui sinergi kedeputian dan pemerintah daerah.

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kemudian mampu mendorong target jumlah kewirausahaan.

“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas Koperasi dan UMKM, serta menambah wirausaha baru untuk naik kelas,” ungkap dia dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, lewat keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Kemenkop memiliki enam program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lalu Implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Kemudian ialah Redesign PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)/The New PLUT sebagai Center of Excellence (pusat keunggulan), Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Selama ini, pihaknya masih kesulitan menyusun program lebih presisi lantaran belum memiliki data yang kuat.

Dengan memprioritaskan pendataan lengkap, lanjutnya, maka dapat menyusun perencanaan program evaluasi yang lebih presisi dalam menjawab kebutuhan UMKM.

Kedua, Menkop mendorong implementasi program major project dengan menyediakan rantai pasok untuk daerah yang memiliki produk unggulan tertentu dan mempunyai potensi permintaan yang besar.

“Maka kita jemput bola, tidak bisa kita diam saja atau pasif. Pendekatan kita berubah menjadi lebih proaktif, terutama bagi UMKM yang memiliki keunggulan domestik untuk kita perbaiki, membangun ekosistem dan rantai pasoknya agar UMKM kita fokus,” kata Teten.

Untuk pengembangan kewirausahaan nasional, Indonesia perlu persiapan menjadi negara maju dengan mencapai rasio kewirausahaan minimal 4 persen. Saat ini, rasio kewirausahaan baru 3,18 persen.

Pemerintah daerah diminta menentukan target jumlah wirausaha mapan mengingat Kemenkop menetapkan 1 juta wirausaha mapan hingga tahun 2024.

Dia menyarankan kalangan anak muda yang memperoleh pendidikan tinggi berinisiatif menyiapkan wirausaha baru di dalam negeri maupun global.

“Ini juga yang perlu kita kaitkan dengan redesign PLUT yang diharapkan betul-betul menjadi rumah bersama UMKM, bukan hanya sebagai konsultasi saja. PLUT menjadi bagian melahirkan wirausaha mapan baru maupun digitalisasi UMKM hingga 30 juta UMKM yang saat ini baru 19 juta,” ucapnya.

Mengenai program prioritas pengentasan kemiskinan, Kemenkop menekankan pemberdayaan ekonomi. Salah satu tujuan yang hendak dicapai untuk memberdayakan ekonomi ialah mewujudkan koperasi modern.

Dia menilai sebagian besar koperasi masih lemah karena memiliki pola pikir yang jadul (masa lalu), sehingga dirasa perlu melakukan transformasi dengan mengadopsi teknologi digital.

Persoalan utama lainnya ialah terkait delapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bermasalah yang memberikan kerugian sebesar Rp26 triliun.

Pihaknya telah membentuk satuan tugas guna memastikan delapan koperasi bermasalah menjalankan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“Terus terang jika ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Kita mesti memperbaiki sektor pengawasan agar lebih baik, sehingga kami melihat perlunya meninggalkan legacy perbaikan koperasi ke depan yang perlu diprioritaskan, yakni lewat Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian,” ujar Menkop.

Baca juga: Teten: Kemenkop harus bangun spirit baru wujudkan 6 program prioritas
Baca juga: Teten anggap jenama lokal milik UMKM terbukti mampu sedot pengunjung
Baca juga: Teten optimis JaKreatiFest 2022 pacu UMKM tingkatkan kreatifitas