Direksi Baru Pertamina Dibebani Setoran Dividen Rp15,5 Triliun

"Dari sisi arus kas, Pertamina saat ini lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak perlu ada penundaan pembayaran setoran dividen. Kalau bisa disetorkan sebelum akhir tahun," kata Sugiharto.

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah (Kementerian BUMN) meminta PT Pertamina (Pesero) dapat penuhi target setoran dividen periode keuangan tahun 2006 sebesar Rp15,5 triliun. "Setoran dividen sebesar Rp15,5 triliun diharapkan dapat dipenuhi oleh para direksi yang baru terpilih," ujar Meneg BUMN Sugiharto, usai melantik direksi Pertamina, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu malam. Meneg BUMN Sugiharto melantik Ari H. Sumarno sebagai Dirut menggantikan Widya Purnama, Iin Arifin Takhyan sebagai Wakil Dirut mengganti Mustiko Saleh, Achmad Faisal sebagai Direktur Niaga dan Pemasaran menggantikan Ari H Sumarno, sementara posisi Direktur Pengolahan tetap dijabat Suroso Atmomartoyo. Direktur Hulu ditempati Sukusen Soemarinda menggantikan Hary Kustoro, Direktur Keuangan Frederick ST Siahaan menggantikan Alfred Rohimone, serta Direktur Umum dan SDM Soemarsono. Menurut Sugiharto, Pertamina merupakan BUMN yang total aset terbesar di antara 158 BUMN saat ini. Dan, setoran dividen Pertamina sebesar Rp15,5 triliun itu, merupakan separuh dari target setoran pemerintah dalam rangka memenuhi UU APBN. "Dari sisi arus kas, Pertamina saat ini lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak perlu ada penundaan pembayaran setoran dividen. Kalau bisa disetorkan sebelum akhir tahun," kata Sugiharto. Menanggapi beban setoran dividen tersebut, Dirut Pertamina Ari Soemarno mengatakan, pihaknya optimis dapat dapat dicapai. "Itu sudah menjadi kesepakatan dengan pemerintah yang dituangkan dalam RKAP 2006," katanya. Selain membebani setoran dividen, pemerintah juga Pertamina di bawah direksi baru dapat memperbaiki sitem manajemen keuangan dan manajemen risiko perusahaan. Dari sisi pengadaan energi nasional, kata Sugiharto, Pertamina sebagai pihak yang ditugaskan pemerintah diharuskan dapat menjaga stok bahan bakar minyak (BBM). "Saya tidak ingin adanya resiko terhadap kelangkaan BBM di seluruh tanah air. Saya tidak ingin tata niaga tidak didasarkan pada seni manajemen yang menyebabkan Pertamina tidak kompetitif dibanding dengan perusahaan asing yang masuk di Indonesia," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006