Kami ingin ada rekonsiliasi antara warga dengan pemerintah daerah. Cukup sudah berbagai kejadian yang telah terjadi, anggap saja itu sejarah dalam perjalanan Kabupaten Bima,"Mataram (ANTARA News) - Warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bima yang selama ini gencar menolak usaha pertambangan emas PT Sumber Mineral Nusantara, mengagendakan rapat akbar untuk rekonsiliasi dengan pemerintah kabupaten pascainsiden pembakaran kantor bupati, 26 Janauri 2012.
"Kami akan rapat akbar dengan Pemerintah Kabupaten Bima untuk rekonsiliasi setelah berbagai kejadian terkait penolakan usaha pertambangan," kata Mulyadin, juru bicara Front Rakyat Antitambang (Frat) yang dihubungi dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.
Frat merupakan asosiasi yang menjadi motor penggerak aksi unjuk rasa warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bima, yakni Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu.
Frat menghendaki rapat akbar dengan agenda rekonsiliasi itu dapat dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pemerintah pusat.
"Kami ingin ada rekonsiliasi antara warga dengan pemerintah daerah. Cukup sudah berbagai kejadian yang telah terjadi, anggap saja itu sejarah dalam perjalanan Kabupaten Bima," ujarnya.
Menurut Mulyadin, rapat akbar untuk rekonsiliasi itu akan digelar setelah rapat-rapat internal di kalangan Frat yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
(A058)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2012
