Darmin: bank infrastruktur harus bebas intervensi

Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyampaikan salah satu syarat suksesnya bank infrastruktur yang akan didirikan Pemerintah adalah bebas dari intervensi siapapun dan dikelola secara profesional.

"Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia) yang dulu pernah ada itu gagal karena tidak profesional dan banyak intervensi," kata Darmin di Surabaya, Minggu.

Sementara syarat lain, keberhasilan sebuah bank infrastruktur nantinya adalah harus didukung payung hukum pembiayaan jangka panjang yang kuat dan disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang rendah.

"Pembiayaan bank ini tidak akan jalan kalau inflasinya tidak karuan," ujar Darmin.

Sementara untuk payung hukum, bank infrastruktur ini membutuhkan undang-undang yang bisa menjaga legalitas pendanaan dan pembiayaan jangka panjang yang dilakukannya.

"Proses undang-undangnya agak lama tidak apa-apa, karena kita sudah menyiapkan desain masa transisinya selama undang-undang belum keluar. Desainnya masih kita diskusikan dan tidak lama lagi selesai," katanya.

Sementara untuk pendanaan bank ini, Darmin mengatakan ada tiga sumber dana yang harus disiapkan yaitu dari APBN sebagai bentuk dukungan Pemerintah, lalu penerbitan obligasi yang akan semakin murah karena rating investment grade Indonesia dan dana dari BUMN berupa penempatan atau surat berharga lainnya.

"Sumber dananya bisa banyak, tergantung komitmen kita untuk mewujudkannya dengan baik," katanya.

Menurut Darmin, keberadaan bank infrastruktur atau bank pembangunan ini sangat diperlukan Indonesia untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam mendorong pembangunan ekonomi.

"Di beberapa negara maju selalu ada bank infrastruktur atau lembaga pembiayaan infrastruktur termasuk untuk pertanian atau perkebunan jangka panjang, karena bank komersial sulit membiayai kredit jangka panjang," katanya.

Dikatakannya, meski kredit investasi untuk pembangunan kelistrikan belakangan ini cukup tinggi pertumbuhannya, namun untuk membiayai sektor lain seperti pembangunan jalan, jembatan dan pelabuhan masih banyak menemui kesulitan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta BI untuk membantu proses pembentukan bank infrastruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur di negara ini yang selama ini menjadi kendala percepatan pembangunan ekonomi. (ANT)