Padang (ANTARA News) - Pemerintah menganggarkan Rp7,3 triliun untuk membangun jalan negara dan jembatan pada 2006 dengan sumber pendanaan Rp5,6 tiliun dari APBN dan Rp1,6 triliun dari pinjaman luar negeri. "Namun tingkat serapan dana yang masih rendah mengakibatkan pembangunan jalan tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Dirjen Bina Marga Departemen PU, Hendrianto, pada acara "Konsultasi Regional Wilayah Barat Departemen PU" di Bukittinggi, Rabu. Menurut dia, kondisi umum yang muncul adalah jaringan jalan yang belum dapat sepenuhnya melayani lalulintas sesuai standar kinerja. Sistim jaringan jalan yang belum sepenuhnya mendukung kawasan produksi dan jalur distribusi, investasi swasta untuk membangun jalan tol belum memberikan hasil yang signifikan. "Pada tahun ini besaran dana itu akan dimanfaatkan pada sasaran dengan menggunakan skenario moderat dengan sasaran kerja fisik yakni terpeliharanya 173,837 km jalan nasional tersebar di seluruh provinsi," katanya. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas jalan sepanjang 8,421 km jalan nasional, meningkatkan jalan nasional bukan tol sepanjang 8, 421 km, terpeliharanya 976, 116 meter jembatan di jalan nasional, dan membangun jembatan baru 32,079 m, serta 7 flyover (jembatan layang). Ia menjelaskan, permasalahan penanganan jalan saat ini adalah bertambahnya panjang jalan nasional dari 26.300 km menjadi 34.628 km yang tidak diimbangi dengan peningkatan anggaran yang proporsional. Sebagian ruas jalan, kata dia, sudah mendekati bahkan melewati umur pelayanan dan dalam kondisi marginal karena belum bisa ditangani sesuai kebutuhan teknis. "Kerusakan jalan dan jembatan meningkat akibat bencana alam pada akhir tahun 2005 dan awal tahun 2006 dan diperkirakan akan terjadi lagi pada akhir 2006," katanya. Permasalahan lainnya, adalah pengendalian muatan lebih masih belum efektif terutama pada jalur ekonomi utama (jalintim dan pantura) termasuk pengadaan pada sebagain daerah masih diwarnai penyimpangan-penyimpangan. Terkait upaya strategis dalam mengatasi KKN, tambah dia, pihaknya mengimbau seluruh jajaran bina marga untuk menerapkan pakta integritas pada seluruh proses pengadaan, penerapan e-procurement, mendorong semua unsur panitia pengadaan memiliki sertifikat dan menindaklanjuti temuan Itjen, BPKP dan BPK.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
