Gaji hakim sudah ketinggalan dari PNS

"Jika ada hakim hartanya di luar kewajaran akan diusut, kalau tidak wajar akan diusut, dan terbukti akan ada sanksinya."

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Andi Tumpa, mengatakan bahwa gaji pokok hakim saat ini sudah ketinggalan dibanding dengan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS).

"Gaji pokok para hakim ini sudah ketinggalan dari PNS. PNS itu sudah 10 kali mengalami kenaikan, sedang hakim belum naik," katanya saat konferensi pers penutupan "Regional Workshop on Judicial Integrity in Southeast:Integrity based Judicial Reform" di Jakarta, Jumat.

Menurut Harifin, kesejahteraan para hakim ini merupakan perjuangan yang akan dilakukan oleh MA bersama Komisi Yudisial (KY).

Ketua MA ini juga mengatakan bahwa dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh MA-KY selama dua hari itu juga membicarakan masalah meningkatkan integritas hakim, yang didalamnya juga termasuk meningkatkan kesejahteraan hakim.

"Dalam forum ini membicarakan bagaimana meningkatkan integritas dari para hakim yang break down beberapa hal, yakni kode etik dengan prinsip bangalore, pemantauan dan evaluasi kode etik, pemantauan aset hakim dan kesejahteraan hakim," ujar Harifin.

Terkait aset, lanjutnya, hakim diwajibkan melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) guna mengetahui apakah harta hakim itu wajar atau tidak.

"Jika ada hakim hartanya di luar kewajaran akan diusut, kalau tidak wajar akan diusut, dan terbukti akan ada sanksinya," tegasnya.

Harifin mengungkapkan bahwa pejabat lembaga peradilan yang wajib melaporkan LHKPN adalah hakim, pejabat eselon I dan pejabat panitera.

"Untuk hakim sudah 92 persen telah melaporkan LHKPN," kata Ketua MA.

Menurut dia, delapan persen hakim yang belum mengisi adalah para hakim yang mutasi atau mendapat promosi jabatan.

"Hakim yang mutasi dan dapat promosi ini kan harus mengisi lagi LHKPN kembali, apakah mereka itu belum dapat formulir atau bagaimana," demikian Harifin. (*)

26 Februari 2012

Saya seorang isteri hakim, sebagai PNS, yang golongan III/d masa kerja 21 tahun, gaji pokok saya hanya selisih 300 ribuan dengan suami saya yang hakim dengan pangkat IV/b, masa kerja 21 tahun. padahal di zaman Soeharto yang dianggap tidak peduli dengan hukum, gaji hakim 2 kali lipat dibandingkan dengan PNS, malah kata suami saya sudah 11 tahun tunjangan hakim tidak pernah ditinjau lagi...

0 0 Balas LaporkanHapus
24 Februari 2012

Putusan MA No.1050K/PID/2002, kalau memang benar gaji hakim kecil sudah sepatutnya dievaluasi dan disesuaikan supaya tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak image institusi maupun korps hakim kalau tidak kasihan kepada yang berpekara. Contoh dalam perkara saya pertimbangan hakim lebih pada unsur subyektifitas ketimbang obyektifitas dalam sidang ditingkat pertama bahwa fakta sidang tidak satupun alat bukti yang menguatkan sangkaan/dakwaan dari penuntut umum. Namun fakta sidang saya dijatuhi hukumam yang tidak sesuai dengan perbuatan

0 0 Balas LaporkanHapus
23 Februari 2012

Sungguh sakit hati ini rasanya, ketika digeneralisir bahwa hakim tukang korupsi, itu hanya beberapa gelintir saja, yang seyogyanya segera ditindak, kalau perlu dipecat. Tapi masih banyak hakim-hakim yang jujur, mulia dan sederhana.... saya ini seorang hakim, tinggal di Ciamis bekerja di Indramayu, berangkat jam 3.30 Wib (sebelum subuh) naik motor dengan jarak 160 KM, Tak jarang anakku nunggak SPP sekolah, ini relita bukan rekayasa, tak percaya . hubungi saya langsung

0 0 Balas LaporkanHapus
30 Januari 2012

saudara lebih suka Jaksa /hakim korupsi dengan penghasilan kecil daripada mereka gaji besar tapi jelas penghasilan mereka.

0 0 Balas LaporkanHapus
28 Januari 2012

Dasar hakim dan Jaksa yang tidak tau malu, Sudah korupsi masih tetap merasa kurang. Ya inilah yang namanya manusia serakah.

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 22 Februari 2012
  
  tidak semua hakim korup saudara, jangan asal fitna saja, kalau tahu ada yang korup kenapa tidak lapor agar segera dipecat dan jangan ngoce sembarangan nanti kualat.
  
  0 0 LaporkanHapus