Samarinda (ANTARA News) - Pemerintah terlambat melakukan sosialisasi ke daerah terkait program pipaniasai gas dari Bontang (Kaltim) ke Semarang (Jateng) sehingga mendapat tentangan keras dari sejumlah kalangan di Kaltim. Penilaian itu disampaikan Menristek dan Ketua Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Kusmayanto Kadiman, di Samarinda, Rabu terkait penolakan Kaltim terhadap pipaniasai gas Bontang-Semarang. Selama ini, kata Kusmayanto, sosialiasai terhadap program itu kurang bahkan tidak ada, sementara itu masyarakat di daerah menilai akan merugikan itu secara ekonomis dan sosial. "Seharusnya sebelum proses tender hak khusus terkait soal program pipaniasai itu, pemerintah lebih dulu melakukan sosialisasi tentang studi kelayakan secara teknologi, ekonomi dan sosial bagi daerah penghasil," ujarnya. Sosialisasi itu berguna untuk menerima masukan dari daerah sekaligus menghindari kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman pertumbuhan ekonomi dan dampak social serta mencari jalan keluar yang terbaik. Menurut dia bahwa secara teknologi sistem pipanisasi dan pengapalan gas sama-sama memiliki keuntungan tetapi secara ekonomi dan dampak sosial harus dilakukan penelitian sebagai bahan informasi pada masyarakat. Diakuinya bahwa selama ini industri berada di Pulau Jawa dan pipanisasi gas dari Kaltim ke Semarang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan gas bagi sejumlah industri di Pulau Jawa. Secara teknologi katanya, hal itu tepat saja namun terkait soal dampak sosial dan ekonomi bagi daerah penghasil harus dilakukan penelitian secara mendalam agar akibat dari program itu tidak merugikan daerah penghasil dan pengolah. "Pasti ada jalan keluar yang terbaik untuk menaggulangi dampak negatif akibat pipaniasai itu, namun harus disosialisasikan pada masyarakat tentang jalan keluarnya sehingga tidak terjadi penolakan," tegasnya. Sebelumnya, program pemerintah pipanisasi gas dari Kaltim-Jateng mendapat reaksi penolakan keras dari berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah di Kaltim, DPRD, Ormas, LSM dan tokoh masyarakat Kaltim. Selama ini perekonomian Kota Bontang sangat tergantung pada pengolahan industri gas di daerah itu, kalau pipanisasi dilakukan maka sejumlah kilang pengolahan tidak berproduksi. Akibatnya Bontang akan menjadi kota mati, demikian juga dengan Kecamatan Anggaran, Kutai Kartanegara sebagai sumber gas akan kehilangan pendapatan karena semua gas akan dikirim langsung ke Semarang. Pemprov Kaltim juga menolak karena hingga kini pemerintah pusat belum memberikan penjelasan terkait dengan program tersebut, terutama soal keuntungan Kaltim terhadap pipaniaasi gas terssebut. Walaupun ada tim dari Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH-Migas) yang datang ke Kaltim beberapa waktu lalu namun tidak menjelaskan keuntungan Kaltim terhadap rencana itu. Dengan kodisi itu, maka Kaltim berpendapat pengiriman gas akan lebih baik dengan kapal saja sebagaimana yang dilakukan selama ini karena dampak sosial dan ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006