Tarif integrasi Rp10 ribu, Dishub DKI tunggu persetujuan DPRD

Begitu ada persetujuan, kami tindaklanjuti

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta masih menunggu surat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta tentang tarif integrasi tiga moda transportasi umum di Ibu Kota sebesar Rp10 ribu.

"Kami tetap menunggu surat persetujuan dari pimpinan dewan. Begitu ada persetujuan, kami tindaklanjuti dengan penetapan melalui Keputusan Gubernur," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam bincang santai Seputar Aplikasi JakLingko dan Tarif Integrasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa Komisi B dan Komisi C DPRD telah menyetujui dan mengeluarkan rekomendasi usulan tarif integrasi sebesar Rp10 ribu untuk penggunaan multimoda TransJakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Syafrin menjelaskan setelah ada penetapan melalui Keputusan Gubernur, pihaknya bersama perusahaan pengelola tarif integrasi, PT JakLingko Indonesia, akan melakukan sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat umum.

Menurut dia, tarif integrasi sebesar Rp10 ribu ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat pengguna transportasi umum lebih dari satu moda.

"Misalnya dari Lebak Bulus sampai ke Pegangsaan Dua, naik MRT, dilanjutkan dengan TransJakarta setelah itu LRT, yang biasanya Rp22.500, cukup membayar Rp10 ribu," kata Syafrin.

Namun, jika masyarakat hanya menggunakan satu moda transportasi, mereka tetap membayar dengan tarif yang ada, misalnya tarif MRT dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI tetap Rp14 ribu.

Saat ini, tarif integrasi tersebut pun belum ditetapkan karena masih menunggu surat persetujuan DPRD DKI.

Adapun usulan besaran tarif integrasi sebesar Rp10 ribu ini berdasarkan kajian komprehensif yang dilakukan kepada masyarakat pengguna transportasi umum dengan prinsip kemampuan untuk membayar (abilty to pay) dan kemauan untuk membayar (willingness to pay).