Puan Maharani sebut DPR perjuangkan RUU KIA

Di DPR RI kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan, pihaknya tengah memperjuangkan agar Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) segera dibahas di DPR, salah satunya tentang penambahan cuti hamil dan melahirkan bagi ibu.

"Di DPR RI kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Yang mana nantinya ibu melahirkan itu cutinya itu Insya Allah dari 3 bulan jadi 6 bulan," kata Puan saat membuka Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat untuk Menghindari Stunting, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu.

Soal teknisnya, kata dia, nanti akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah.

Puan melihat rancangan undang-undang itu perlu diperjuangkan, agar kedekatan antara ibu dan anak setelah melahirkan bisa maksimal.

RUU itu salah satunya akan membahas tentang penambahan cuti hamil dan melahirkan bagi ibu, dari tiga bulan menjadi enam bulan.

"Cuti 3 bulan memang cukup, tetapi kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak. Dan 3 bulan selanjutnya, apakah nanti itu WFH, tetap bekerja, tapi bersama bayinya. Ini penting. Sehingga kedekatan antara ibu dan anak bisa lebih dekat, bisa lebih memberikan ASI," ujar perempuan politisi lulusan Universitas Indonesia itu.

Dengan RUU itu, Puan mengatakan pihaknya juga menyasar peran ayah dalam mengurus serta membesarkan anak lebih diberikan. Para ibu juga akan bisa bekerja sembari mengurus anaknya.

"Jadi kita dukung ya itu semua," kata Puan.

Puan menuturkan, pemberian ASI dan memberikan makanan yang bergizi bagi anak akan mencegah terjadinya stunting.

Menurut dia, kegiatan yang dilakukan oleh DPP PDIP dalam memberikan penyuluhan tentang stunting dan makanan bergizi kepada kaum ibu, khususnya kepada ibu hamil sebagai upaya untuk menekan terjadinya stunting.

"Sekarang ini penting sekali untuk kita sama-sama mengatasi stunting secara bergotong royong karena bagaimana nanti tahun 2024 stunting itu bisa berkurang. Jadi salah satu gotong royong di PDIP untuk sama-sama dengan Pemerintah mengatasi stunting," ujar Puan.

Dia menambahkan persoalan stunting harus bisa diatasi sejak dini, karena hal itu menyangkut masa depan bangsa, masa depan bayi dan anak-anak.

"Anak-anak kita nantinya itu memang bisa menjadi generasi emas yakni generasi sehat lahir batin dan bisa bermanfaat bagi masyarakat," kata Puan.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan Pemerintah berterima kasih kepada PDIP yang selalu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak. Khususnya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Megawati Soekarnoputri membuat buku yang luar biasa, ini adalah buku resep makanan baduta dan ibu hamil dari Ibu Megawati. Iya, luar biasa," kata Hasto.

Menurut Hasto, stunting bisa dikenali dengan orang yang pendek, walau orang pendek belum tentu stunting. Namun stunting memiliki setidaknya tiga kerugian.

"Satu, stunting itu pendek, jadi susah bersaing. Mau jadi TNI, Polri juga susah. Mau naksir pramugari juga ragu-ragu, karena kita nggak pede. Kemudian stunting itu daya ‘dong-nya' (memahami, Red) rendah. Jadi ya sulit untuk menjadi cerdas. Kemudian ketiga, mudah sakit-sakit-sakitan. Kalau orang stunting itu di umur 45 tahun itu sudah sentral obbess atau bengkak atau gemuk tapi di tengah. Orang yang gemuknya di tengah, mudah kena penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis, stroke, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak berkualitas," kata Hasto pula.

Pada titik itulah pendidikan dan pemberdayaan para ibu dalam membesarkan anak, sangatlah penting. Karenanya, sesuai arahan Presiden Jokowi, anak stunting harus dicegah.

Targetnya di tahun 2024 bisa mencapai 14 persen, dimana saat ini angkanya masih 24,4 persen.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2022