Pemerintah tidak paksakan pembatasan BBM

... keputusannya bukan hanya berada di dirinya... "Tapi, presiden..."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi Sumberdaya Mineral, Jero Wacik, menyatakan, pemerintah tidak akan memaksakan pelaksanaan pembatasan pemakaian premium bersubsidi mulai 1 April 2012, kalau memang tidak dikehendaki rakyat.

"Kalau memang sulit (melaksanakan pembatasan BBM), kenapa dipaksakan," katanya, saat paparan 100 hari kinerjanya di Jakarta, Kamis.

Namun demikian, menurut dia, pihaknya akan duduk bersama DPR pekan depan membahas apakah memilih opsi pembatasan atau kenaikan harga BBM. Pembahasan pembatasan BBM bersubsidi antara pemerintah dan DPR semestinya berlangsung Kamis, namun ditunda sampai Senin (30/1).

Isu kenaikan harga atau pembatasan BBM menjadi hal yang sangat sensitif bagi banyak negara. Nigeria mengalami kemelut berdarah belakangan ini terkait isu yang bersinggungan dengan hajat hidup warga negara itu.

Wacik mengatakan, sampai saat ini, pemerintah memang tidak mempunyai opsi kenaikan harga BBM.
Apalagi, UU Nomor 22/2011 tentang APBN 2012 juga mengamanatkan tidak ada kenaikan harga BBM.

"Tapi, kami akan dengarkan keinginan rakyat. Kalaupun naik, maka akan dipertimbangkan sangat matang. Kami akan ambil keputusan yang terbaik," ujarnya.

Kalau opsi kenaikan harga disepakati dalam pembahasan dengan DPR, tambahnya, maka keputusannya bukan hanya berada di dirinya. "Tapi, presiden," ujarnya.

Wacik juga mengatakan, pemerintah akan berhati-hati memutuskan pembatasan BBM karena tidak ingin rakyat menjadi susah. "Rakyat harus dijaga. Kami akan hati-hati memutuskan dan melakukan persiapan secara matang," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Jero, pihaknya sudah memutuskan akan terus menjalankan konversi BBM transportasi ke gas.

"Tidak boleh berhenti, karena konversi ke BBG ini yang akan selamatkan kita ke depan," ujarnya. (K007)