Surabaya (ANTARA News) - Puluhan massa yang tergabung dalam Front Anti Neoliberalisme (FAN) menyegel kantor PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Jalan Embong Trengguli, Surabaya, Rabu, sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Penyegelan dilakukan dengan cara menempelkan poster yang bertuliskan "PLN Disegel Rakyat" yang ditempel di pagar masuk PLN. Penyegelan yang disaksikan oleh puluhan petugas Samapta Polresta Surabaya Selatan itu dilakukan menjelang massa membubarkan diri setelah melakukan aksi demo. Massa FAN yang dikoordinatori Anita, terdiri dari sejumlah elemen gerakan massa, seperti AMP, GMNI, Kamus-PR, FPRM, PRD, LMND, Perempuan Mahardika, KDM-SRMK, FNPBI, BEM FTSP UPN, BEM FTI UPN, HMT Lingkungan ITN dan HMI Komisariat UPN. Saat berunjuk rasa, massa membawa sejumlah poster, diantaranya bertuliskan: "Tolak RUU APP", "Tolak Kenaikkan TDL", "Hapus Utang Luar Negeri", "Pendidikan Gratis Untuk Rakyat", "Tutup Freeport" dan spanduk besar "Tolak Kenaikkan TDL Anti-Neolioberalisme".Massa FAN mengawali aksinya dari Gedung RRI Cabang Madya Surabaya di Jalan Pemuda, Kantor Pemkot Surabaya dan berakhir di Kantor PLN.Ketika berunjuk rasa di PLN, puluhan petugas Samapta sudah memblokir pagar pintu masuk, sehingga massa tidak bisa masuk ke dalam gedung, sementara itu mobil petugas juga di parkir merintangi jalan di Embong Trengguli guna menghalau kendaraan yang akan masuk. Setelah melakukan negosiasi, perwakilan massa kemudian diijinkan masuk, mereka diantaranya adalah Ketua LMND Jatim, Siswando, dan perwakilan mahasiswa Papua. Setelah bertemu dengan perwakilan PLN, mereka kemudian menjelaskan kepada massa peserta aksi. Menurut Siswanto, pihak PLN tetap akan meneruskan rencana kenaikkan TDL dan membuka kritik dari semua lapisan masyarakat terhadap PLN. Dalam pernyataannya, FAN menyatakan, menolak rencana kenaikkan TDL, menolak utang baru dan penghapusan utang luar untuk subsidi rakyat, proteksi terhadap produk-produk nasional, audit PLN, sita harta koruptor, pendidikan gratis untuk rakyat, tarik tentara non organik dari Papua. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006