Kami berharap dengan turunnya alokasi anggaran tersebut, Kemenakertrans bisa lebih optimal lagi menyerap anggaran tahun ini dan terus mengevaluasi rendahnya realisasi penyerapan anggaran selama ini.

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran merasa prihatin dengan serapan anggaran di Kemenakertrans yang masih tersisa sekitar 20 persen pada tahun 2011 sehingga banyak program kerja pemerintahan yang tersendat-sendat.

"Rendahnya serapan anggaran berdampak tidak maksimal penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang di peroleh masyarakat, dengan rendahnya serapan anggaran secara kontinu, menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaannya selama ini," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Padahal, ia menambahkan, dari tahun 2006 sampai 2011 anggaran Kemenakertrans terus mengalami peningkatan sekitar 17,6 persen yaitu dari Rp2,0694 triliun menjadi Rp4,6564 triliun. Sementara realiasasi penyerapan anggaran justru terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 serapan anggarannya 91,8 persen dan 2010 serapan anggarannya 88,5 persen.

Dikemukakannya bahwa Kemenakertras merupakan kementerian yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan rendahnya serapan anggaran, berarti pula berbagai program pemerintah terkait "pro-job" untuk mendukung akselarasi dan stabilitas ekonomi Indonesia pun menjadi tidak maksimal.

Menurut dia, ada beberapa aspek kinerja yang patut dievaluasi oleh Kemenkertrans antara lain, lemahnya perencanaan program dan kegiatan, lemahnya koordinasi antara unit perencana dan unit pelaksana kegiatan, dan lemahnya pelaksanaan kegiatan.

"Sejumlah kelemahan tersebut mengakibatkan sering dilakukannya revisi anggaran. Bila penyerapan menumpuk pada akhir tahun, menjadi trend kecendrungan di pemerintahan termasuk Kemenakertrans untuk berlomba-lomba menghabiskan sisa anggaran jelang akhir tahun akhirnya," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menambahkan, dirinya menyatakan prihatin terkait rendahnya serapan anggaran Kemenakertrans yang hampir mendekati 20 persen dari APBN-P tahun 2011 yakni sekitar Rp400 miliar.

Pagu anggaran APBN-P tahun 2011 Kemenakertrans sudah di tetapkan sebesar Rp4,1630 triliun turun dari APBN-P tahun lalu sejumlah Rp4,6564 triliun,

"Kami berharap dengan turunnya alokasi anggaran tersebut, Kemenakertrans bisa lebih optimal lagi menyerap anggaran tahun ini dan terus mengevaluasi rendahnya realisasi penyerapan anggaran selama ini. Kemenakertrans juga harus mampu menyelesaikan program-program kerja yang tertunda akibat penyerapannya kurang maksimal," ujarnya.

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012