Washington (ANTARA News) - Tokoh puncak Republiken di Senat Amerika Serikat pada Selasa menyatakan dapat mendukung pengurangan hukuman terhadap Myanmar jika negara itu memajukan demokrasi dan memutuskan hubungan ketentaraan dengan Korea Utara.
"Kami ingin kepastian bahwa mereka menghentikan hubungan apa pun antartentara mereka dengan Korea Utara," kata Pemimpin Minoritas Senat Republiken Mitch McConnell kepada wartawan.
McConnell, yang baru kembali dari perjalanan ke negara dikenal di Washington sebagai Birma itu, menyatakan setuju mengirim duta besar Amerika Serikat ke Myanmar, dengan mengatakan pemerintah baru berencana membebaskan tahanan politik dan mengadakan pemilihan umum sela pada 1 April.
"Saya menganjurkan mereka menerima pengamat antarbangsa. Itu biasa di negara dengan pengalaman pertama mengadakan pemilihan umum," kata McConnell, yang lama berminat dalam hubungan di antara kedua negara tersebut.
"Jika berjalan lancar, maka kami akan terus melihat tambahan langkah, yang mereka butuhkan untuk menjamin penghapusan beberapa atau semua hukuman, yang memerlukan persetujuan Kongres," katanya.
McConnell menyebut gencatan senjata pemerintah dengan suku kecil Karen langkah bagus dan mendesak upaya sama dengan pemberontak Kachin.
Media pemerintah Myanmar pada Jumat mengumumkan bahwa pemerintah dan gerilyawan sepakat mengadakan perundingan lebih lanjut dalam mencari akhir kemelut berdarah di bagian ujung utara negara itu.
McConnell menggarisbawahi kekhawatiran di Washington tentang kemungkinan hubungan Korea Utara dengan Myanmar dan menyatakan akan mencari kepastian bahwa hubungan itu, jika pernah ada, tidak ada lagi.
Pemerintahan baru mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 2011, namun jajarannya diisi sejumlah mantan jenderal.
Meski demikian, pemerintah itu mengejutkan pengamat dengan serangkaian perubahan, termasuk pembicaraan dengan Suu Kyi, yang diizinkan ikut dalam pemilihan umum sela pada April, dan pelepasan ratusan tahanan politik.
Negara lama terkucil itu kini menyambut tidak hanya pendukung keterlibatan, tapi juga pengecam, yang diperlukan untuk setiap pencabutan hukuman.
Dalam langkah dipuji Barat, Myanmar membebaskan sekitar 300 tahanan politik, termasuk beberapa tokoh pembangkang, sehari setelah menandatangani gencatan senjata dengan kelompok utama suku kecil bersenjata.
Pembebasan tahanan adalah yang terpenting dilakukan pemerintah baru.
Ampunan seperti itu sejak lama dituntut Barat dan dipuji masyarakat antarbangsa.
Setelah hampir lima dasawarsa berkuasa langsung, tentara diganti pada Maret 2011 oleh pemerintah warga, walau masih dikuasai mantan jenderal.
Pemerintah juga mengadakan pembicaraan dengan kelompok suku pemberontak dan menandatangani gencatan senjata dengan kelompok utama bersenjata Karen.
Eropa Bersatu mempertimbangkan mulai mencabut hukuman terhadap Myanmar pada Februari untuk mendorong perubahan di sana sesudah berdasawarsa pemerintahan tentara.
Bantuan juga dipertimbangkan, selain kunjungan "segera" oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton, kata juru bicaranya Michael Mann kepada kantor berita Prancis AFP.
"Dalam perkembangan di negara itu, kami melakukan tinjauan umum atas kebijakan kami," tambahnya.
Filipina menyeru antarbangsa mencabut hukuman terhadap Myanmar dan Italia berjanji membantu negara Asia tenggara itu melestarikan warisan budayanya.
Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe juga mengunjungi Myanmar dan menjadi menteri luar negeri pertama Prancis berkunjung ke negara Asia Tenggara itu dan menteri pertama Prancis mengunjunginya sejak pemberontakan rakyat ditumpas pada 1988.
Perjalanannya menyusul kunjungan bersejarah Menteri Luar Ngegeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada Desember 2011 dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague pada awal Januari. (B002/Z002)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2012
