dalam implementasi di lapangan dalam pelaksanaan Pemilukada masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra Pemilukada itu sendiri"
Jakarta (ANTARA News) - Menko Polhukam Djoko Suyanto menilai ketidaksiapan dan ketidakdewasaan para kandidat serta pendukung selama Pilkada telah memicu konflik dan anarkisme massa di berbagai daerah.
Pada Seminar Evaluasi Pilkada yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu, Djoko juga mengungkapkan Pilkada sebagai salah bentuk nyata demokrasi di daerah seyogyanya mencerminkan proses kematangan berdemokrasi.
"Namun dalam implementasi di lapangan dalam pelaksanaan Pemilukada masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra Pemilukada itu sendiri," katanya.
Djoko mencontohkan berbagai hal yang merusak citra Pilkada seperti politik uang, ketidaknetralan aparatur dan penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan penggelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bernuansa sektarian yang berujung pada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat.
Dia juga mengatakan banyaknya sengketa Pilkada yang diajukan ke MK adalah gambaran kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga peradilan.
"Di sisi lain, kesadaran hukum yang mulai tumbuh itu, seringkali tidak diimbangi dengan kedewasaan dan kesiapan kandidat maupun pendukungnya untuk menerima putusan hukum yang merugikan dirinya," kata Djoko.
Dia mengungkapkan, realitas menunjukkan logika hukum belum tentu memenuhi aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, terutama jika terkait dengan kepentingannya.
"Hal inilah yang seringkali menjadi faktor penyebab timbulnya penolakan di beberapa daerah dan berujung pada terjadinya tindakan kekerasan dan anarkis," kata Djoko.(*)
J008/E001
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2012
