Kemenkumham kembali terima penghargaan pelayanan publik

Alhamdullilah semua laporan dan pengaduan selesai kami tindak lanjuti

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI kembali menerima penghargaan dalam kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) Tahun 2022.

"Penghargaan ini berkat menindaklanjuti kebijakan Presiden dan arahan Menteri Hukum dan HAM," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Kompetisi layanan publik tersebut diselenggarakan secara bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.

Andap mengatakan pengelolaan pengaduan layanan publik merupakan salah satu program dalam mengimplementasikan pelayanan yang terbuka, yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.

"Hal itu sesuai kebijakan dan arahan tugas Presiden Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM," ujar Andap.

Melalui laporan dan pengaduan, Kemenkumham mendapat masukan dari masyarakat untuk mengevaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi pelayanan yang lebih baik.

"Laporan dan pengaduan adalah sarana komunikasi dengan masyarakat. Kemenkumham bisa mengetahui aspirasi serta kebutuhan pelayanan masyarakat," kata dia.

Ia mengatakan Kemenkumham menaruh perhatian besar pada pelayanan pengaduan masyarakat. Kemenkumham menyediakan beberapa kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Salah satunya Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Layanan tersebut dapat dikunjungi pada laman lapor.go.id. Selama dua tahun terakhir Kemenkumham telah menangani 1.341 laporan dan pengaduan masyarakat melalui kanal yang disediakan.

"Alhamdullilah semua laporan dan pengaduan selesai kami tindak lanjuti," ujarnya.

Kompetisi layanan publik tersebut menjaring 573 peserta dari seluruh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Peserta disaring menjadi 434 pengelola kemudian mengerucut menjadi 51, dan terakhir 17 peserta.

Dalam kompetisi yang didukung Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP), Kemenkumham masuk dalam 30 peserta terbaik kategori instansi pemerintah umum.