Jakarta (ANTARA) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menandatangani kerja sama dengan 16 pemerintah daerah dan lima lembaga pendidikan untuk mendukung upaya pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
"Perlu optimalisasi peran masing-masing pihak. Saya ingin menggarisbawahi atas kerja sama yang kita tandatangani hari ini, tentu sinergi dalam pemberantasan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia sesuai kewenangan kita masing-masing," kata Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam acara penandatanganan yang diikuti dari Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kepala BP2MI: Perbaikan tata kelola penempatan PMI terus ditingkatkan
Selain itu, kerja sama meliputi pelaksanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitasi penempatan, sosialisasi dan koordinasi tentang penempatan, dan pelindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).
Dia mengatakan usaha untuk mencegah penempatan ilegal PMI dilakukan untuk memastikan pelindungan terhadap warga Indonesia yang berangkat bekerja di luar negeri dan upaya tersebut perlu dilakukan dari tingkat tapak.
"Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi pekerja migran menjadi hal yang wajib untuk dilakukan," katanya.
Sinergi antara para pihak juga dilakukan dalam proses pelayanan penempatan dan pelindungan calon pekerja dan PMI, sosialisasi peluang kerja di negara tujuan penempatan, serta koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh para pihak.
Baca juga: BP2MI: Negara tak boleh kalah dengan penyelundup PMI
Baca juga: BP2MI sebut perlindungan pekerja migran menjadi prioritas
"Melalui sosialisasi yang masif, kita ingin ada kesadaran baru dari pemerintah daerah dan seluruh jajaran, terlebih khusus kesadaran dari masyarakat kita dalam menangkap peluang kerja di luar negeri," kata Benny.
Pemerintah daerah yang menandatangani kerja sama dengan BP2MI pada hari ini adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Siak, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Buton, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sigi, Kabupaten Buleleng, dan Kota Mataram.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022