Manajemen tanggapi temuan BPK soal Kartu Prakerja, ini pernyataannya

Dalam regulasi Program Kartu Prakerja kami memang tidak ada ketentuan gaji di bawah Rp3,5 juta. Jadi ini terbuka untuk semua orang

Jakarta (ANTARA) - Manajemen Kartu Prakerja mengatakan Kartu Prakerja merupakan program pelatihan terbuka untuk semua orang, sehingga tak ada batasan jumlah gaji bagi penerimanya layaknya Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menetapkan syarat gaji minimal penerimanya.

Hal tersebut dikemukakan menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap bantuan Program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta dengan nilai Rp289,85 miliar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terindikasi tidak tepat sasaran karena diterima oleh pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta.

"Dalam regulasi Program Kartu Prakerja kami memang tidak ada ketentuan gaji di bawah Rp3,5 juta. Jadi ini terbuka untuk semua orang," ungkap Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam jumpa media, di Jakarta, Kamis.

Ia pun mencontohkan seorang supir yang memiliki upah Rp4,5 juta pun bisa saja mengikuti pelatihan dalam Program Kartu Prakerja. Dengan demikian, program tersebut berbeda dengan BSU yang memiliki ketentuan penerimanya adalah pekerja dengan gaji paling besar Rp3,5 juta.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin menambahkan pihaknya menyikapi dengan saksama hasil temuan BPK tersebut.

"Kami mencari jalan terbaik, menjadikan akuntabilitas Kartu Prakerja walau sebenarnya tidak ada dalam aturan. Tetapi tetap menjadi lebih baik lagi," tutur Rudy dalam kesempatan yang sama.

Ia pun menegaskan Program Kartu Prakerja dari awal sebenarnya dirancang murni untuk pelatihan, seperti reskilling dan upskilling. Namun pada saat diminta menjadi instrumen bantuan sosial skemanya pun berubah.

Oleh karena itu pada semester II 2022 dengan pandemi yang kian membaik, diharapkan rancangan program tersebut kembali ke model awal.