BKKBN: Data SDKI 2022 harus disusun lebih valid dan terperinci

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta setiap variabel pada data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022 disusun secara lebih valid dan terperinci.

“Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2022 merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Di BKKBN, setiap indikator kinerjanya terukur dari hasil survei SDKI ini,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam acara peluncuran Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022 di Jakarta, Kamis.

Penyusunan data SDKI 2021 sebelumnya disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan BKKBN. Pada tahun ini, data akan disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama BPS, akademisi dan sejumlah pihak terkait.

Data SDKI merupakan sebuah data yang dijadikan acuan dalam banyak penyusunan kebijakan pemerintah, baik program kependudukan maupun kesehatan.

Baca juga: BRIN kerja sama dengan BPS dan BKKBN lakukan SDKI 2022

Dengan dialihkannya penyusunan data kepada BRIN, Hasto menekankan setiap variabel yang ada dalam data disusun lebih rinci, mengingat adanya variabel-variabel baru yang harus diteliti lebih lanjut, seperti COVID-19 beserta dampaknya.

“Ada beberapa ukuran yang kami tunggu hasilnya. Dengan adanya pandemi, kita mengalami kendala, seperti dalam pelayanan kontrasepsi,” ucap Hasto.

Contohnya, permasalahan pada angka penggunaan kontrasepsi modern (MCPR) di masyarakat yang mengalami sedikit penurunan selama pandemi COVID-19. Ada juga kebijakan baru terkait pelayanan alat kontrasepsi yang kini berinovasi dengan hadirnya progrestin only pill yang digunakan oleh ibu setelah melahirkan dan dibagikan gratis pada masyarakat.

Variabel lain yang juga harus dibuktikan kebenarannya adalah terkait meningkatnya jumlah ibu yang berusia 15-19 tahun mengalami kehamilan selama masa pandemi.

Dengan semakin terujinya setiap variabel, kata dia, pada akhirnya dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan maupun evaluasi terkait dengan kinerja masing-masing sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

“Mudah-mudahan dengan cara demikian, meskipun ada variabel pandemi, ukuran-ukuran (dalam kebijakan) itu akan menjadi lebih baik,” kata dia.

Menurutnya, BRIN mampu merampungkan data SDKI 2022 dengan lebih baik, melalui tes-tes dan bantuan teknologi tinggi. Sehingga, semua capaian dalam indikator dapat terlihat dengan maksimal.

Baca juga: Survei: Banyak anak muda tak sadar jadi bagian dari bonus demografi

Baca juga: Indonesia komitmen G20 hasilkan pencapaian pada kesehatan global

Melalui SDKI 2022, ia berharap data bisa digunakan sebagai landasan dalam pemeriksaan silang (cross check) dengan data lainnya, seperti Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) yang disusun BKKBN, untuk melihat indikator keluarga berkualitas dan kondisi masyarakat secara riil di lapangan.

“Tanpa adanya survei ini, kami juga akan kesulitan melihat capaian kinerja BKKBN yang selama ini rutin mengerjakan SDKI setiap tahun. Kami berterima kasih kepada Kepala BRIN dan Kepala BPS, segenap kementerian, Dikti dan para pakar yang sudah memudahkan dalam rangka untuk mempersiapkan SDKI 2022,” ujar dia.