Kolaka (ANTARA News) - Sedikitnya 30 dari 213 kepala desa dan lurah di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) menemui Anggota DPRD setempat menuntut dianggarkannya kendaraan operasional roda dua.
Kades Ponre Kecamatan Wolo, Kolaka Awaluddin, di Kolaka, Selasa, mengatakan sebagai ujung tombak dari pemerintah lini depan, selalu dipuji, namun disisi lain dalam pengalokasian anggaran Kades selalu dimarjinalkan.
"Apalagi APBD Kolaka sekarang sudah surplus anggarannya setidaknya dapat dimanfaatkan untuk kendaraan operasional Kades/lurah, jangan hanya pejabat yang mendapatkan kendaraan operasional," katanya.
Menurutnya, keinginan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk pelayanan masyarakat selama 24 jam, Kades dan lurah harus dibantu dan ditopang dengan kendaraan operasional.
Begitu juga dengan Kades Wowatamboli dengan tegas mengancam jika tuntutan mereka tidak ditindak lanjuti, Kades akan melakukan aksi demo, apalagi ada janji dari Sekertaris Kabapaten Kolaka pada saat Rakornis, bahwa jika realisasi PBB mencapai 85 persen, Kades dan lurah akan diberikan sepeda motor sebagai operasional.
Wakil Ketua DPRD Tajuddin Nur yang didampingi Sekretaris Komisi I, Hasanuddin Yusuf serta Ketua komisi III, Rusman berjanji akan menindaklanjuti aspirasi Kades dan lurah.
Rusman mengungkapkan dengan APBD Kolaka TA 2012 sebesar Rp806 miliar lebih dimana hanya 20 persennya gaji pegawai, maka dana Rp4 miliar bisa digunakan untuk kelangsungan dan kelancaran tugas pemerintahan desa.
"Jelasnya DPRD mengangggap cukup rasional jika Kades dan Lurah diberikan kendaraan motor," kata Rusman.
Tajuddin mengatakan aspirasi kades/lurah akan menjadi perhatian karena sebagai ujung tombak, maka tombak mereka harus dipertajam dengan kendaraan operasional.
"Memang pernah Kades/lurah diberikan sepeda motor tetapi itu dilakukan tahun 2004," jelasnya.
Ia mengatakan, selama ini memang tidak ada pengusulan pengadaan kendaraan operasional baik dari BPMD maupun dari Kepala Desa itu sendiri.
"Selama ini memang tidak ada pengusulan anggaran yang masuk ke DPRD saat membahas APBD 2012 lalu dari pihak BPMD yang ada malah anggaran pembelian mobil pemadam kebakaran senilai Rp2 miliar," ungkapnya.
Namun Tajuddin serta beberapa anggota DPRD lainnya akan tetap memperjuangkan serta mempertanyakan hal itu kepada pihak pemerintah daerah terkait permintaan kepala desa itu.
"Kami akan membicarakan kepada pihak pemerintah daerah akan permintaan kades dan lurah," kata Politisi Partai Demokrat itu.
Anggota DPRD lainnya, Akring Johar politisi PPRN yang duduk di komisi III juga akan memanngil tim anggaran Pemkab Kolaka dan Sekda untuk membicarakan hal tersebut.
"Kalau hanya pengadaan sepeda motor bagi 213 desa yang ada di Kolaka hanya menghabiskan dana sekitar Rp4 miliar," kata anggota Banggar itu.
Usai melakukan pertemuan dengan Kepala Desa pihak DPRD berjanji secepatanya akan melakukan pertemuan dengan pihak Eksekutif untuk membahas permintaan itu.
"Kami berharap agar para Kepala Desa yang mewakili seluruh kecamatan untuk bersabar, apapun hasilnya nanti tergantung pihak eksekutif sebagai penentu kebijakan," kata Tajuddin. (A056/D009)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2012
