Menurut dia, optimalisasi kemampuan TNI di bidang pertahanan, intelejen, keamanan dan pemberdayaan wilayah pertahanan serta kemampuan personal dan dukungan diberbagai pihak seperti diplomasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen akan mampu mengatasi masalah ancaman keamanan tersebut.
Ia mengakui, peningkatan kerja itu telah telah dilakukan oleh TNI diberbagai matra TNI dengan kesatuan dibawahnya.
"Hanya optimalisasi kinerja harus cepat ditingkatkan mengingat ancaman terhadap NKRI semakin kompleks," kata Tjahjo kepada ANTARA News, Jakarta, Selasa.
Menurut Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, ancaman terhadap NKRI itu bisa dilihat dari perlombaan senjata dari negara-negara tetangga.
"Semua berlomba dengan kemampuan persenjataan dan konsolidasi negara negara tetangga dan AS yang membuka pangkalan di Australia serta peningkatan kemampuan RRC akan memperkeras persaingan di wilayah Pasifik," kata Tjahjo.
"Indonesia secara geopolitik di wilayah yang strategis pasti akan menjadi arena pertarungan kekuatan kekuatan besar," tambah dia.
Ia juga mengusulkan agar optimalisasi pertahanan udara dan pertahanan wilayah maritim atau kelautan harus menjadi prioritas utama.
"Mengingat posisi geografis Indonesia dan ancaman lingkungan strategis yang ada di depan mata. Di sisi lain, TNI harus memeprsiapkan pengadaan alutsista TNI yang handal dan penguatan profesionalisme prajurit TNI untuk berperan dalam partisipasi internsional yang diminta PBB dan pengamanan kawasan regional Asean," kata Tjahjo.
Disamping itu, perencanaan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI harus komprehensif dalam tataran persiapan kinerja tahun anggaran 2011-2012.
"Perlu pengawasan kinerja DPR yang proporsional. BPK perlu melakukan audit agar optimalisasi pembangunan modernisasi kekuatan Pertahanan RI tepat sasaran untuk memperkuat NKRI," kata dia.
Kebijakan pertahanan negara, lanjut dia, sebagaimana perencanaan strastegis jangka pendek, menengah dan panjang yang disusun Kementerian Pertahanan berupa perumusan kebijakan umum pertahanan negara dan kebijakan strategis lainnya di atas kertas cukup bagus.
"Tinggal implementasinya. Harus teratur demi memperkuat kedaulatan negara di bidang politik, berdikari atau mandiri dan menjaga integritas kepribadian NKRI," ungkap Tjahjo.
Namun, kata dia, permasalahan mendasar adalah pada visi yang masih terjebak pada egiosme sektoral serta tidak mandiri.
"Seperti pola kebijakan Kementrian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Perdagangan masih belum terkoordinasi, terintegrasi dengan baik," kata Tjahjo. (Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
