EU sepakat mulai cabut hukuman terhadap Myanmar

Brussels (ANTARA News/AFP) - Para menteri luar negeri Eropa Bersatu pada Senin sepakat memulai pelonggaran hukuman terhadap Myanmar untuk mendorong perubahan, tapi akan menunggu tanda baik lebih lanjut sebelum menyeru pengakhiran pembatasan, kata diplomat.

"Kami akan mulai dengan menangguhkan beberapa larangan visa sebagai tahap pertama sejak hari ini," kata diplomat, yang berbicara dengan syarat tak dikenali saat menteri luar negeri Eropa Bersatu mulai pembicaraan sehari di Brussels.

Pencabutan semua hukuman akan tergantung pada kelanjutan tindakan bagus pemerintah, tambah sumber itu.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Eropa Bersatu, Catherine Ashton, saat ke pertemuan tingkat menteri itu, memuji perubahan luar biasa dalam beberapa pekan dan bulan belakangan dan mengumumkan akan mengunjungi negara tersebut pada April.

Kelompok 27 negara itu terpecah atas seberapa segera untuk mencabut hukuman tersebut, dengan beberapa bersikeras menunggu pemilihan umum pada 1 April, yang akan berisi upaya bersejarah peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi merebut kursi parlemen.

Ashton menyatakan Eropa Bersatu telah berhubungan dengannya tentang masalah tersebut.

Pada pekan lalu, Filipina menyeru antarbangsa mencabut hukuman terhadap Myanmar dan Italia berjanji membantu negara Asia tenggara itu melestarikan warisan budayanya.

Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe, juga mengunjungi Myanmar dan menjadi menteri luar negeri pertama Prancis berkunjung ke negara Asia Tenggara itu, yang merdeka dari Inggris pada 1948. Juppe juga menteri pertama Prancis yang berkunjung sejak pemberontakan rakyat ditumpas pada 1988.

Perjalanannya menyusul kunjungan bersejarah Menteri Luar Ngegeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada Desember 2011 dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague pada awal Januari.

Inggris adalah pemberi bantuan terbesar ke Myanmar, kata Departemen Luar Negeri.

Australia sebelumnya juga menyatakan akan menurunkan tingkat hukuman terhadap Myanmar sebagai pengakuan atas langkah pemerintah menuju demokrasi dan keterlibatan lebih besar di kawasannya.

Menteri Luar Negeri Kevin Rudd menyatakan Canberra menurunkan daftar hukumannya untuk menghapus mantan menteri, yang meninggalkan politik, pejabat pariwisata, dan anggota pemerintah baru dari daftar pada saat ini.

Negara lama terkucil itu kini menyambut tidak hanya pendukung keterlibatan, tapi juga pengecam, yang diperlukan untuk setiap pencabutan hukuman. (SYS)