Cirebon (ANTARA) - Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyatakan anggaran untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) belum ada, sehingga penanganannta masih belum maksimal.
"Untuk anggaran penanganan PMK dari pemda (Pemerintah Daerah) belum keluar," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Asep Pamungkas di Cirebon, Selasa.
Baca juga: Jangkiti 899 ternak, wabah kuku mulut di Cirebon semakin meluas
Menurutnya, dengan belum keluarnya anggaran untuk penanganan wabah PMK, membuat dirinya tidak bisa secara maksimal dalam menangani wabah tersebut yang kian meluas.
Bahkan, lanjut Asep, hingga saat ini hewan ternak yang sudah terjangkit PMK sudah mencapai 899 ekor, baik dari sapi maupun kerbau.
Baca juga: Wabup Garut sebut wabah PMK pada ternak mulai teratasi
Untuk itu, pihaknya hanya mengandalkan obat-obatan yang ada dalam penanganan wabah PMK, yang pertama kali terdeteksi di Kabupaten Cirebon pada pertengahan bulan Mei 2022.
"Penanganan yang kami lakukan masih ala kadarnya, hanya mengandalkan obat-obatan yang ada," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Pamekasan sebar nomor telepon dokter hewan untuk layanan PMK
Asep mengatakan, meskipun belum bisa maksimal dalam penanganan PMK, namun tim kesehatan hewan terus bergerak menangani semampu mereka.
Karena ketika wabah tersebut tidak ditangani secara maksimal, maka akan menimbulkan kerugian materiil bagi para peternak yang ada di Kabupaten Cirebon.
"Karena wabah ini cepat menyebar, sehingga memang butuh penanganan yang cepat pula," katanya. ***3***
Baca juga: Kadin Jatim: Pemerintah perlu menetapkan wabah PKM sebagai KLB
Baca juga: Penyakit mulut dan kuku mengancam produktivitas ternak
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022
