Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengungkapkan, hingga saat ini DPR belum menerima usulan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dari pemerintah.
"Belum, yang jelas kami belum menerima usulan tersebut," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, nantinya pemerintah akan mempresentasikan isi usulan tersebut namun DPR akan mengkaji dulu dan kemudian akan diputuskan bersama.
"Kita meminta pemerintah untuk mempresentasikan secara teknis nanti akan diputuskan perlu atau tidak kebijakan tersebut," katanya.
Menurut dia, usulan yang disampaikan pemerintah juga memuat kajian dampak inflasi yang terjadi jika kebijakan tersebut dilaksanakan.
Sebelumnya pemerintah merencanakan kenaikan TDL atau tarif tenaga listrik (TTL) sebesar sekitar 10 persen mulai April 2012. Anggaran subsidi listrik dalam tahun anggaran 2012 hanya mencapai sebesar Rp44,96 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibanding dengan anggaran subsidi listrik selama tahun anggaran 2011 yang mencapai Rp65,57 triliun.
Sebelumnya Ekonom DBS Research Group Eugene Leow, memperkirakan laju inflasi pada saat pemberlakuan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dan kenaikan TDL pada April 2012 akan mencapai sekitar 5,0 persen.
Eugene Leow menyebutkan secara keseluruhan inflasi sepanjang tahun 2012 akan mencapai sekitar 5,2 persen dibanding inflasi sepanjang 2011 sebesar 5,4 persen.
Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi eceran (premium dan solar) saat ini adalah Rp4.500 per liter atau sekitar setengah dari BBM tidak bersubsidi.
Menurut perkiraan Bank Indonesia (BI), pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan mendorong kenaikan inflasi non inti sekitar 0,6 hingga 0,9 persen.
Eugene Leow memperkirakan inflasi secara garis besar tetap stabil di tahun 2012. Inflasi non-inti diprediksi akan tetap di bawah 4,0 persen di tiga bulan pertama 2012, sebelum terjadi perubahan kebijakan terhadap BBM bersubsidi dan TDL yang diperkirakan akan terjadi di bulan April.
Perubahan harga yang ditetapkan oleh pemerintah ("administered prices") akan berdampak besar terhadap inflasi tahun 2012 karena Indonesia berusaha untuk menurunkan pengeluaran subsidinya.
"Kami memprediksi bahwa kenaikan 10 persen TDL yang akan berlaku bulan April akan berdampak langsung kepada kenaikan sebesar 0,4 persen-poin (pct-pt) terhadap harga barang-barang - Consumer Price Index," sebut Eugene Leow.
Saat ini pemerintah masih merumuskan rencana untuk mengurangi subsidi BBM. Dengan memperhitungkan rencana anggaran belanja pemerintah di tahun 2012 yang telah menganggarkan subsidi BBM sebesar 40 juta kilo liter (turun 2,5 juta kilo liter dibandingkan dengan 2011) dan mandat untuk memberlakukan pembatasan subsidi BBM, Eugene Leow melihat skenario itu sebagai skenario yang paling mungkin terjadi.
Mengenai kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, Eugene Leow menyebutkan, jika pemerintah melakukan itu maka dampaknya terhadap harga barang ("consumer price index") akan bergantung pada besarnya kenaikan harga BBM.
Berdasarkan kenaikan harga BBM di tahun 2008, ia memperkirakan bahwa kenaikan 30 persen harga BBM bersubsidi akan berpengaruh pada kenaikan inflasi non-inti sebesar 1,2 persen
Meskipun demikian, analogi itu tidak semudah pada konteks pembatasan BBM bersubsidi. Untuk membandingkan harga barang dengan pembatasan BBM bersubsidi, diperlukan kenaikan harga yang lebih sedikit yaitu sekitar 15 persen.
Menurut dia, angka itu yang kemungkinan akan menjadi batasan pemerintah dalam menetapkan kenaikan harga. Kenaikan harga BBM akan terjadi jika ada kenaikan tajam pada harga minyak dunia atau jika rencana pembatasan BBM bersubsidi ternyata mengalami kesulitan dalam eksekusinya.
(T.A039/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
