Kepala Bidang Fasilias Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, serta Politik (Kesbanglinmaspol) Provinsi Riau, Zulhelmi, mengatakan itu kepada ANTARA, Kamis.
"Seharusnya khan seluruhnya, baik itu Ormas atau LSM yang dibentuk pejabat maupun yang dibentuk masyarakat sendiri, harus sama-sama mendapat perhatian pemerintah, termasuk sama-sama diberi dana pembinaan sama," katanya.
Namun sayang, menurutnya, hingga saat ini Ormas dan LSM yang didirikan masyarakat kecil, banyak di antaranya tidak mendapat perhatian pemerintah setempat.
Kendati dia tidak bersedia merinci, mana Ormas atau LSM `plat merah`, dan yang benar-benar didirikan oleh masyarakat umum, namun dikatakannya, situasi diskriminatif ini harus segera diakhiri.
"Mestinya disama-ratakan-lah, tanpa ada tebang pilih antara bentukan rakyat kecil dan yang didirikan orang-orang besar. Tapi kenyataannya berbeda sekali," ungkapnya.
Dikatakan, Ormas atau LSM yang didirikan masyarakat kecil ini selalu tidak ada perhatian dari pihak yang berwenang, dan sering tak kebagian dana pembinaan.
Salah satu contohnya, menurutnya, terkait anggaran yang didapat oleh Ormas ataupun LSM dari kalangan masyarakat kecil, sangat minim sekali.
"Itu berbeda dengan pedapatan (dana pembinaan) yang diperoleh Ormas atau LSM besar (ada pejabat atau orang berpengaruh di belakangnya)," tuturnya.
Padahal, lanjutnya, semuanya berstatus sama, sehingga mestinya tidak bisa dibeda-bedakan pembinaannya.
"Singkat cerita, dan ini sering menjadi persoalan yang kami hadapi, ialah, banyak Ormas dan LSM yang didirikan pejabat, namun mengatasnamakan rakyat, ternyata dengan mudah pula mereka mendapatkan anggaran untuk pembinaan Ormas atau LSM-nya. Itu tentu sangat kami sayangkan," ujarnya.
Kondisi sebelaknya, ulangnya, dialami Ormas atau LSM yang digerakkan masyarakat kecil, kurang dana yang cukup untuk menjalankan misinya.
"Ada kenyataan lain, Ormas baru tertentu yang dibentuk langsung mendapatkan anggaran dari pemerintah, sementara sebagaian Ormas yang sudah lama berdiri, tetap tidak diperhatikan pihak yang berwenang," paparnya.
Situasi ini, demikian Zulhelmi, tentu akan semakin memicu sikap apriori kalangan Ormas maupun LSM yang didirikan warga kebanyakan.
"Ini jelas tidak mendidik dan malah membuat perbedaan tidak bermanfaat, karena terkesan diskriminatif," katanya.
Padahal, menurutnya, ada undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang tatacara mendirikan Ormas atau LSM beserta bagaimana pembinaannya harus adil di mata pemerintah.
"Karenanya, kami berharap ada perbaikan pola pembinaan, guna meghindarkan terjadinya hal-hal negatif akibat sikap diskriminatif selama ini. Jangan kita hanya mementingkan Ormas atau LSM yang mengabdi untuk kepentingan sekelompok orang atau golongan tertentu," demikian Zulhelmi. (M036)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2012
