Masyarakat diminta tak khawatir ketersediaan BBM dan LPG subsidi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta masyarakat agar tak khawatir dengan ketersediaan BBM dan LPG subsidi karena pemerintah dan pertamina sudah berkomitmen untuk menjamin pasokan di Tanah Air.

Apalagi, menurut dia, jaminan diberikan di saat adanya perubahan rantai pasok dunia dan juga kondisi geopolitik yang tak menentu saat ini.

"Jadi jangan khawatir dengan ketersediaan BBM dan LPG subsidi. Yang perlu kita jalankan regulasi yang ada, kita awasi pelaksanaannya, dan laporkan bila ada penyimpangan di lapangan untuk diambil langkah koreksi," ujar Mulyanto di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sudah menjadi tugas Pertamina sebagai BUMN operator migas untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM dan LPG subsidi, termasuk penugasan-penugasan lain, ke seluruh wilayah Indonesia sesuai peraturan perundangan.

Ketersediaan pasokan BBM dan LPG dari hulu hingga hilir, lanjutnya, merupakan faktor pendukung ketahanan energi. Untuk itu DPR akan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

"Ya kita semua mendukung agar penugasan tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan DPR sendiri, melalui fungsi regulasi, anggaran dan pengawasan DPR mendukung agar ketahanan energi nasional kokoh dan mantap," katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta DPR untuk menambah alokasi anggaran APBN untuk anggaran subsidi BBM, LPG, dan listrik, karena ekonomi global mengalami tekanan akibat dampak perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya disrupsi harga energi dan pangan.

Dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis, Menkeu mengatakan semula subsidi dan kompensasi hanya Rp152,5 triliun menjadi Rp443,6 triliun atau ada selisih Rp291,0 triliun terhadap alokasi APBN 2022.

Sri Mulyani menguraikan dalam UU APBN 2022 subsidi energi dialokasikan sebesar Rp134,0 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG sebesar Rp77,5 triliun dan subsidi listrik Rp56,5 triliun. Sedangkan untuk kompensasi BBM dialokasikan sebesar Rp18,5 triliun.

Mengingat harga energi yang terus naik, maka pemerintah mengusulkan tambahan subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun. Dalam hal ini terjadi kenaikan alokasi subsidi BBM dan LPG sebesar Rp71,8 triliun atau alokasinya menjadi Rp149,4 triliun.

Sementara itu Pertamina telah berkomitmen untuk terus menjamin ketersediaan BBM dan LPG subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Pada sisi hulu terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas, sementara pada sisi pengolahan, memperkuat keandalan operasional kilang, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek pembangunan kilang.

Terkait ketahanan pasokan BBM dan LPG subsidi saat ini, Pertamina menyebutkan untuk Pertalite berada di kisaran 17 hari, solar subsidi 22 hari dan LPG 17 hari.