Ahmad Doli usulkan tiga hal untuk Aceh

Jakarta (ANTARA News) - Vice President World Assembly of Youth (WAY) Ahmad Doli Kurnia mengusulkan tigal hal penting untuk menyelesaikan persoalan ancaman boikot Pemilukada secara serentak di Provinsi Aceh, antara lain pemerintah diharapkan melakukan upaya diplomasi dan pendekatan baru terhadap kelompok "garis keras" di daerah itu.

Ahmad Doli Kurnia yang juga mantan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengemukakan hal tersebut dalam acara Outlook 2012 WAY, dan International Youth Movement for Climate Change (IYMCC), dan juga memperkenalkan "Synergy for Indonesia", sebuah komunitas kaum muda yang menjadi mitra lokal setiap aktivitas dan pemikiran kepemudaan WAY dan IYMCC di Indonesia, di Jakarta, Kamis.

Kedua, lanjut Doli Kurnia, pemerintah juga harus menyiapkan pasukan keamanan dengan melibatkan unsur TNI untuk menjaga pelaksanaan Pemilukada yang tidak boleh ditunda atau digagalkan.

"Ketiga, apabila dalam jangka menengah tidak ada jaminan situasi di Aceh kondusif, dalam pengertian rasa aman masyarakat terancam terus berlanjut, maka patut dipertimbangkan memberlakukan situasi khusus bagi Aceh," katanya.

Pada bagian lain, Doli Kurnia juga menyinggung tentang persoalan Papua yang dari waktu ke waktu terus bergejolak, dan telah menyita perhatian masyarakat bagian wilayah lainnya termasuk pemerintah.

Namun, kata Doli Kurnia, pemerintah belum menemukan formula penyelesaian yang tepat hingga saat ini. Otonomi khusus yang diberikan, juga dinilai belum mampu menyelesaikan akar masalah yang terjadi di sana, yaitu keadilan ekonomi, peningkatan hajat hidup warga asli, pembangunan sarana dan prasarana.

Karena itu, WAY mendesak pemerintah untuk berkonsentrasi menjaga wilayah Papua dan Aceh dengan mengevaluasi kebijakan yang telah diambil dan menambahkan konsep operasi kebijakan yang lebih rinci dan terukur yang diorientasikan untuk peningkatan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Aceh.

"Tahun 2012 harus dijadikan momentum penyelesaian masalah terhadap kedua bagian wilayah tersebut secara tuntas, untuk menghindari kontraksi politik yang lebih parah memasuki tahun 2013 dan 2014, di mana eskalasi politik semakin tinggi menjelang pemilu," demikian Ahmad Doli Kurnia.(*)