DPR setujui tambahan Rp400 miliar untuk anggaran 2023 Bappenas

Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian sebesar Rp1.892 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp400 miliar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang diarahkan untuk mempercepat capaian RPJMN.

“Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian sebesar Rp1.892 miliar,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Penambahan anggaran 2023 tersebut akan digunakan untuk program perencanaan pembangunan nasional dengan pagu indikatif menjadi Rp1.144 miliar dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp761 miliar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pagu indikatif 2023 untuk program dukungan manajemen tidak bertambah dari ketetapan sebelumnya yang berjumlah Rp731 miliar.

Baca juga: Bappenas: Ekonomi RI perlu tumbuh 5,7 persen agar jadi negara maju

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam raker tersebut menyampaikan usulan tambahan anggaran tahun 2023 itu akan digunakan untuk transformasi perubahan Kementerian PPN/Bappenas melalui penguatan peran clearing house untuk memastikan keselarasan antara kegiatan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga/Daerah dengan sasaran yang ditetapkan secara nasional. Kemudian penyelesaian pelaksanaan penugasan khusus/unggulan dalam menjalankan peran enabler.

“Dari yang semula Rp1.492 miliar menjadi Rp1.892 miliar untuk program perencanaan pembangunan dengan rincian kegiatan usulan tambahan yang beragam seperti Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia dan lainnya,” ujar Suharso.

Dalam materi presentasi Menteri Suharso, terlihat usulan tambahan anggaran Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia sebesar Rp20 miliar. Anggaran tambahan untuk Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Rp30 miliar, Pengendalian Pencapaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Proyek Infrastruktur Terpadu Prioritas Strategis (major project) dan Janji Presiden Sektor Infrastruktur sebanyak Rp45 miliar, Perumusan Rencana Teknokratik Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 sebanyak Rp40 miliar hingga Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Pengurangan Kemiskinan Ekstrim Rp25 miliar.

Baca juga: Bappenas ingin kontribusi kampus bangun negeri

Kementerian PPN/Bappenas akan memastikan spending better belanja di setiap K/L pada 2023 yang ditunjukkan dengan efisiensi belanja non-prioritas, belanja yang lebih produktif untuk menghasilkan multiplier effect perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pelayanan umum bagi rakyat.

Selain itu, anggota Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan arah kebijakan program Pemerintah Pusat pada 2023 di setiap Kementerian/Lembaga sejalan dengan reformasi struktural pada kualitas Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.