FKUB: Warga Surabaya perlu tahu tata cara pendirian rumah ibadah

Surabaya (ANTARA) - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menegaskan warga Kota Surabaya, Jawa Timur, perlu mengetahui tata cara atau aturan pendirian rumah ibadah agar tercipta kerukunan antarumat beragama.

Wakil Ketua FKUB Kota Surabaya Muhaimin di Surabaya, Minggu mengatakan, mengenai pemahaman pendirian rumah ibadah itu sangat diperlukan bagi masyarakat sebab negara Indonesia terdiri dari banyak suku dan agama.

"Sehingga, memerlukan aturan yang jelas dan tegas terkait dengan tata cara pendirian rumah ibadah yang harus dipatuhi bersama, khususnya di Kota Surabaya," kata dia.

Hal sama juga dikatakan pengurus FKUB Kota Surabaya lainnya, Mochammad Faisol. Dia menjelaskan, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, sesuai peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali) yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Selain itu, masyarakat harus mengumpulkan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah, paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, sesuai dengan tingkat batas wilayah kelurahan atau kecamatan atau kota atau provinsi," kata dia.

Selanjutnya mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah setempat serta mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya dan FKUB Kota Surabaya.

"Permohonan rumah ibadah diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya untuk memperoleh IMB (izin mendirikan bangunan) rumah ibadah," kata dia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait tata cara pendirian rumah ibadah, sesuai dengan Perwali Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadat.

Maria mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan bersamaan dengan digelarnya diskusi antarumat beragama tentang pencegahan radikalisme di Aula Kelurahan Karangpoh, Surabaya, pada Jumat (20/6).

"Tempat ibadah yang belum mengajukan izin, maka kami mendorong untuk melakukan pengurusan perizinan," kata dia.