Harapan tersebut disampaikan jajaran pengurus pusat Pertuni saat bertemu dengan Wakil Presiden Boediono, di Istana Wapres, Jakarta, Rabu.
Pengurus Pertuni yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah Ketua I Mohamad Otje Soedioto, Sekretaris Jenderal Rina Prasarani, dan Ketua II Y. Tri Bagio.
Menurut Sekjen Pertuni Rina, yang ditemui setelah bertemu dengan Wapres, kebijakan pemerintah untuk para penyandang disabilitas masih tergantung pada masing-masing pemimpin dan belum ada sistem yang menjamin pemenuhan hak secara menyeluruh.
"Tidak ada sistem yang menjamin adanya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Saat pemimpin berganti, ya kebijakan berganti," katanya saat memberikan keterangan pada wartawan didampingi Ketua I dan II.
Rina menuturkan permasalahan yang dihadapi para tunanetra bukan hanya masalah sosial, tetapi juga pendidikan, ketenagakerjaan, dan juga masalah politik terkait dengan partisipasi mengikuti pemilihan umum.
Soal pendidikan misalnya, Rina mengharapkan ke depan para tunanetra dapat bersekolah di sekolah yang sama dengan murid-murid umum lainnya dan tidak harus ditempatkan di sekolah khusus.
"Kami ingin lebih tecipta masyarakat inklusi, dimana tunanetra bisa bersekolah di tempat biasa. Dapat mengakses sekolah-sekolah umum terdekat seperti anak-anak umum lainnya," katanya.
Kemudian soal ketenagakerjaan, para penyandang disabilitas juga mengharapkan mendapatkan kesempatan yang sama dengan didukung fasilitas yang memadai, sehingga mereka dapat berkarya dengan optimal.
Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para tunanetra atau penyandang disabilitas lainnya ini dibutuhkan sinergi dari berbagai kementerian.
Rina mengatakan sikap masyarakat dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada para penyandang disabilitas. Sikap dan lingkungan sekitar yang tidak bisa mengakomodasi atau menerima keberadaan penyandang cacat, akan semakin memberatkan bagi penyandang disabilitas, ujarnya.
(H017/A011)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2012
