"Ke depan, tantangan dunia usaha akan semakin kompleks dan dinamis yang meniscayakan semangat sinergi dan kolaborasi. Di sinilah peran strategis HIPMI sebagai organisasi yang mampu menjembatani dan membangun soliditas antar dunia usaha, maupun antara dunia usaha dengan pemerintah," kata Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, melalui keterangannya yang dikutip, Jumat.
Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengatakan hal itu menyambut peringatan ulang tahun ke-50 HIPMI pada Jumat, 10 Juni 2022.
Baca juga: Presiden ajak Hipmi masuk ke sektor pangan
Menurut Bamsoet, komitmen HIPMI dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo harus senantiasa dijaga dengan baik.
Salah satunya HIPMI memiliki peran besar menyukseskan kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah mengarahkan agar sebanyak 40 persen anggaran belanja barang dalam APBN, APBD, dan juga BUMN, digunakan untuk membeli produk dalam negeri.
"Sehingga bisa memberikan kontribusi sebesar dua persen terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Ketua DPP HIPMI periode 2001-2004 ini menjelaskan, pada 2022 diperkirakan potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah bisa mencapai Rp 1.481 triliun,serta melalui BUMN mencapai Rp 420 triliun.
Untuk sukseskan perlu peran dari pengusaha muda, khususnya yang bergerak di UMKM, untuk menghasilkan produk berkualitas.
"HIPMI juga harus menyukseskan target Presiden Joko Widodo untuk melahirkan 1 juta wirausaha baru," katanya.
Baca juga: Presiden Jokowi doakan anggota HIPMI jadi konglomerat pada 2045
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewirausahaan Nasional yang isinya antara lain mengatur lahirnya wirausaha baru.
"Perpres Nomor 2 tahun 2022 ini secara tegas ingin menggapai percepatan pencapaian target kewirausahaan 3,95 persen pada akhir tahun 2024," katanya.
Mantan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang sudah pro terhadap dunia usaha, tapi tetap harus mewaspadai situasi dan kondisi perekonomian yang masih penuh tantangan pada tahun ini.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menujukkan bahwa inflasi hingga bulan April 2022 mencapai 2,15 persen, meningkat hampir empat kali lipat dibanding inflasi periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya 0,58 persen.
"Inflasi ini dipicu oleh kenaikan komoditas energi dan bahan makanan yang masing-masing mencapai 3,91 persen dan 4,01 persen," katanya.
Menurut dia, Indonesia sebagai negara yang ditopang oleh kekuatan konsumsi yang berkontribusi pada 54,4 persen dalam PDB, tentu membutuhkan pengendalian inflasi yang baik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi secara optimal.
"Karena itu, kewaspadaan dan kehati-hatian perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan pengendalian inflasi," kata Bamsoet.***1***
(T.R024)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
