Sembilan daerah jadi percontohan integrasi layanan kesehatan primer

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan melaksanakan uji coba integrasi pelayanan kesehatan primer melalui revitalisasi peran posyandu dan puskesmas di sembilan kabupaten dan kota di Indonesia.

"Untuk proyek percontohannya tahun ini ada di sembilan kabupaten/kota di Indonesia," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan kepada wartawan usai Kick Off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Gedung Kemenkes RI Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan integrasi pelayanan kesehatan primer akan diterapkan di lokasi uji coba selama tiga bulan, dengan memilih wilayah yang mewakili kawasan perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil.

Kesembilan lokasi itu yakni Kabupaten Rokan Hilir (Riau), Kabupaten Garut (Jawa Barat), Kota Surabaya (Jawa Timur), Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan), Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), Kabupaten Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat), Kota Tual (Maluku), dan Kabupaten Keerom (Papua).

Budi mengatakan sasaran utama dalam proses transformasi layanan kesehatan primer adalah revitalisasi posyandu sebagai sistem kesehatan tingkat dusun, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW) di seluruh Indonesia.

Menkes mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang akan dibenahi dalam transformasi layanan primer kesehatan, yakni standarisasi layanan kesehatan, kelembagaan dan struktur organisasi, serta digitalisasi masif dalam sistem pelayanan.

"Dalam hal ini, Kemenkes akan mengaktifkan kembali 300 ribu posyandu di seluruh RT. Kemudian, akan ada posyandu prima di 10 ribu kelurahan dan 74 ribu desa," ujarnya.

Fokus layanan kesehatan yang tersedia akan distandarisasi dan dilengkapi dari sebelumnya hanya melayani ibu dan bayi. Nantinya, posyandu menawarkan paket untuk seluruh usia, baik dari anak, remaja, hingga lansia.

Di level posyandu yang datang ke rumah, ada 12 paket layanan kesehatan. Di posyandu prima ada 21 paket, puskesmas sekitar 30 paket. "Hal ini penting karena jumlah puskesmas yang ada masih belum mencukupi untuk melayani kesehatan masyarakat," katanya.

Selanjutnya, kata Budi, sistem kelembagaan akan diperbaiki dari tingkat posyandu hingga puskesmas. Hal ini meliputi struktur organisasi dan anggaran yang ada di dalamnya.

Budi mengatakan akan ada transformasi layanan secara digital yang diharapkan mempermudah proses pelayanan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Setiap data yang dimasukkan dari fasilitas kesehatan akan masuk juga ke dalam platform digital yang dapat diakses secara real time oleh pihak terkait.

Selain peran Kemenkes, penerapan transformasi layanan kesehatan primer juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDTT, Kemenkeu, Bappenas, BKKBN, beserta pemerintah daerah.