Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina (Persero) menginginkan pejabatnya menduduki posisi kunci manajemen pada struktur operasi bersama (Joint Operation/JO) di Blok Cepu. "Dalam JO itu, Pertamina ingin menjadi pengendali utama, yaitu General Manager, Operating Manager, Finance Manager, Eksploration Manager," ujar Direktur Hulu PT Pertamina, Hari Kustoro, kepada pers di Jakarta, Senin. Menurut dia, proses perjanjian operasi bersama (Joint Operation Agreement/JOA) sudah mendekati tahap akhir, dan pembicaraan mengerucut pada organisasi pelaksanaan kegiatannya. Ia mengatakan, JO akan dituangkan melalui Komite Operasional (Operating Committe/Opcom) yang terdiri atas para pihak, yaitu PT Pertamina yang mungkin diwakili PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP), Exxon Mobil (MobilCepu), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Kita ingin dalam lima tahun pertama Pertamina menjadi pengendali, karena pada periode itu merupakan kegiatan utama untuk menentukan perkembangan selanjutnya," ujar Hari. Ia menjelaskan, permintaan Pertamina itu berbeda dengan yang disampaikan Exxon, yang menyebutkan seluruh organisasi JO dikuasai MobilCepu. "Secara prinsip, apa yang kita inginkan jelas berbeda dengan yang disampaikan Exxon. Yang Pertamina inginkan bukan JO Company, tetap JO seperti layanknya Joint Operation Body (JOB), yaitu lima tahun pertama Pertamina sebagai pengendali," ujarnya. Meski demikian, menurut dia, hingga kini negosiasinya masih terus berlangsung, namun posisi-posisi itu sudah disampaikan kepada Pemerintah sebagai pemegang saham. Dalam JO tersebut, katanya, tiga alasan mengapai Pertamina memiliki kepentingan dan lebih berhak menjadi pengendali, yaitu pertama dari sisi kesiapan, kedua lantaran Cepu merupakan wilayah Pertamina, karena wilayah ini merupakan eks Techical Agreement Contract (TAC).Adapun alasan ketiga, katanya, Pertamina merupakan aset negara yang juga perlu dibesarkan, sehingga selayaknya diberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengelola aset-aset yang memang sangat prospek."Jelas-jelas di dalam peraturan pemerintah eks TAC, prioritas pertama adalah ke Pertamina," demikian Hari. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
