Jayapura (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dapat melaksanakan program-program unggulan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan didukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah itu.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pius Rustrilanang di Jayapura, Jumat, mengharapkan Pemprov Papua dapat menurunkan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di daerah itu.
"Jika itu dapat dicapai maka Pemprov Papua dapat dikatakan telah berhasil karena menyelaraskan hasil perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara nyata," katanya.
Baca juga: BPK RI soroti upaya penanganan kemiskinan di Provinsi Kepri
Menurut Pius, dengan mendapatkan WTP sebanyak delapan kali tidak terlepas dari efektifitas sinergi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan dari DPR Papua dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
"Namun kami masih menemukan catatan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan catatan yang menjadi perhatian pertama, penggunaan langsung atas retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Abepura, kedua kesalahan penganggaran jenis belanja pada 23 OPD.
"Selain WTP, kami juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan tahun anggaran 2021 pada Pemprov Papua sebagai penekanan pada aspek kinerja tertentu untuk memberikan nilai tambah atas hasil pemeriksaan LKPD," katanya.
Baca juga: DPD tantang calon anggota BPK ungkap kebenaran hasil audit
Baca juga: Ketua MA pandu pengucapan sumpah dua anggota BPK RI 2022-2027
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
