Teheran (ANTARA News)- Ketua perunding nuklir Iran, Ali Larijani, mengatakan bahwa pihaknya akan memulai kembali pengayaan uranium berskala luas jika kasus nuklirnya diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). "Tentu, Iran akan mempercepat pengayaan uranium, jika dewan itu melaksanakan tindakan yang tidak layak menyangkut program nasionalnya itu," kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran itu kepada wartawan di Teheran, Minggu waktu setempat. Satu pertemuan khusus IAEA pada bulan lalu memutuskan akan melaporkan Iran ke DK PBB, karena negara itu tidak mematuhi kewajibannya berdasarkan sebuah perjanjian pengawasan IAEA. Tetapi, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB sepakat tidak akan melakukan tindakan terhadap kasus Iran sampai mereka menerima laporan yang relevan dari pertemuan reguler IAEA, yang akan diselenggarakan Senin (6/3). Larijani mengatakan, jika Iran dikenai sanksi atau aksi militer atas perintah negara-negara Barat dengan restu DK PBB, maka pihaknya tidak akan mundur. "Jika masalah nuklir Iran dibawa ke Dewan Keamanan PBB, situasi akan menjadi sulit bagi mereka. Mereka harus mengetahui bahwa Iran tidak akan mengabaikan hak-haknya," ujarnya. Ia menimpali, "Kami mrekomendasikan mereka, agar menghindari permainan yang sama-sama kalah, dan merebut opsi sama-sama menguntungkan untuk menjaga keamaman kawasan itu. Jika mereka menggunakan bahasa kekerasan, maka kami akan siap menghadapinya." Menyingung usul untuk memperkaya uranium Iran di Rusia guna meredakan kekhawatiran proliferasi nuklir internasisonal, Larijani menegaskan, "Jika program nuklir Iran dilaporkan ke DK PBB, maka tidak akan ada tempat bagi usul Rusia itu." Negara-negara Barat khawatir akan tujuan Iran untuk memproduksi senjata nuklir, dan menegaskan bahwa negara itu harus menghentikan seluruh kegiatan menyangkut pengayaan uranium, termasuk riset dan pengembangan, bagi dilanjutkannya perundingan. Iran menolak tuntutan itu, dan menekankan tentang "haknya yang tidak bisa dicabut bagi aktivitas bahan bakar nuklir untuk tujuan damai dan pengayaan uranium." "Anda tidak dapat mencabut hak sah sebuah negara dengan dasar kecurigaan," kata Larijani. Bertentangan dengan tuntutan IAEA, Iran tetap melakukan kegiatan pengayaan uranium pada bulan lalu. Sejak itu, Iran gagal mencapai perjanjian dengan Rusia menyangkut usul pengayaan uranium Iran di daerah Rusia dalam uaaha meredakan kekhawatiran proliferasi nuklir internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Hamid Reza Asefi, mengemukakan kepada wartawan bahwa ancaman-ancaman, intimidasi dan pemerasan tidak akan mempengaruhi keputusan Iran untuk mnelanjutkan riset nuklirnya di dalam negeri. "Iran siap berunding dengan negara-negara Eropa dan non-Eropa," katanya. "Jika situasi memburuk, Iran bukan hanya satu-satunya negara yang akan menderita. Pihak lawan juga akan menderita lebih banya," katanya. Larijani mengatakan, Iran tidak akan tunduk pada imbauan DK PBB untuk menghentikan kegiatan riset nuklir. "Tuntutan seperti itu tidak logis dibuat oleh IAEA atau DK PBB. Itu tidak dapat diterima, dan Republik Islam Iran membela kepentingan nasional bangsa Iran," demikian Larijani. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006