Dana Rp965 miliar untuk konversi BBM

... supaya masyarakat yakin bahwa tidak saja BBM subsidi dibatasi tapi ada alternatif menggunakan Pertamax dan juga energi lain dalam bentuk gas...

Jakarta (ANTARA News) - BBM akan dialihkan ke Bahan Bakar Gas pada 1 April nanti, dan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp965 miliar untuk program konversi itu. Ini baru tahap awal saja.

"Anggaran yang ada untuk program konversi ke gas itu Rp965 miliar dan ini masih akan disiapkan lagi untuk dana pelengkap," kata Menteri Keungan Agus Martowardojo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Menurut Menkeu, dana itu cukup untuk tahap awal program konversi BBM ke BBG.

Dalam waktu dekat, lanjut Agus, peraturan presiden tentang pengendalian volume BBM segera dikeluarkan oleh pemerintah. Bukan apa-apa, penetrasi pasar otomotif oleh industri manufaktur otomotif begitu gencar sehingga pemakaian BBM di atas pagu nasional yang ditetapkan.

Martowardojo berharap masyarakat bisa memandang BBG sebagai alternatif bahan bakar guna menggantikan Premium yang dibatasi akibat kebijakan pengendalian volume BBM bersubsidi.

Untuk itu, sosialisasi pengalihan BBM ke BBG akan digerakkan lebih awal mendahului pemberlakuan kebijakan pengendalian volume BBM bersubsidi pada 1 April 2012.

BBM subsidi yang kita inginkan pada 1 April, upaya sosialisasi dan mengkonversi itu dilakukan lebih awal, tapi masyarakat perlu disosialisasikan.

"Bagaimana proses dan teknologi dan keamanan, supaya masyarakat yakin bahwa tidak saja BBM subsidi dibatasi tapi ada alternatif menggunakan Pertamax dan juga energi lain dalam bentuk gas," kata Martowardojo.

Menkeu menjamin konverter yang dibagikan gratis oleh pemerintah tetap memprioritaskan kualitas dan keselamatan. Konverter itu nantinya akan diproduksi oleh industri dalam negeri namun masih membutuhkan bantuan impor untuk tahap awal.

"Jadi, kalau bisa dilakukan impor sambil industri dalam negeri mempersiapkan diri," ujarnya.

Agus mengatakan persiapan pengendalian volume BBM bersubsidi terus dilakukan oleh pemerintah dengan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang juga melibatkan Kementerian Koordinator Polhukam dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (D013)