DPR RI setujui pagu belanja BP Batam sebesar Rp1,72 triliun

Keempat sektor tersebut adalah industri manufaktur, industri jasa, pengembangan pariwisata, dan pengembangan logistik,

Batam (ANTARA) - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif belanja Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,72 triliun serta usulan penambahan pendanaan rupiah murni (RM) sebesar Rp386 miliar.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan, tambahan anggaran RM akan digunakan sebagai fokus pembangunan 2020-2024 BP Batam pada 4 sektor prioritas.

“Keempat sektor tersebut adalah industri manufaktur, industri jasa, pengembangan pariwisata, dan pengembangan logistik,” kata Rudi dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Baca juga: Kemenkes-BP Batam berkolaborasi kembangkan layanan kesehatan

Kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan dalam rangka mendukung capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diamanatkan kepada BP Batam.

Dari sisi realisasi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) periode Januari-Mei 2022 lebih tinggi 56 persen dibandingkan periode yang sama 2021, yaitu sebesar Rp762 miliar dari Rp488,9 miliar.

“Dalam sisa waktu tahun 2022, BP Batam akan mempercepat realisasi penerimaan PNBP dan menggesa proses pencairan anggaran, pengadaan dan realisasi berbagai kegiatan yang telah direncanakan,” kata Rudi.

Baca juga: Komisi VI DPR minta pemerintah tak menaikkan tarif masuk ke Borobudur

Persetujuan anggaran itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta.

RDP DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung bersama 40 anggota Komisi VI DPR RI.