KPPPA: Perempuan pedesaan minim akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan perempuan di pedesaan memiliki akses yang minim terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan, karena masih buruknya infrastruktur di pedesaan.

"Infrastruktur yang buruk di pedesaan membuat akses informasi, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan sangat sulit bagi perempuan," kata Bintang dalam acara Parallel Session Inclusive Economic Growth to Build Resilience: Rural Women and Women with Disability pada W20 4th Plenary Event, yang diikuti di Jakarta, Rabu.

Women 20 (W20) merupakan salah satu engagement group pada Presidensi G20 Indonesia yang membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong pengadopsian komitmen G20 dalam isu perempuan.

Selain itu, menurutnya, perempuan di pedesaan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rumah tangga, seperti mencari air dan sumber energi untuk keluarga mereka. "Para perempuan ini juga menghadapi kondisi kerja yang sulit dan tidak layak," katanya.

Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah telah bekerja sama dalam membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Dia menambahkan desa DRPPA bertujuan mengarusutamakan hak perempuan dan anak di tengah masyarakat.

Selain itu, juga untuk mempromosikan kewirausahaan perempuan dan perempuan penyandang disabilitas di desa tersebut.

Menurut dia, saat ini terdapat 142 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang tersebar di 71 kabupaten dan 33 provinsi. "Hingga saat ini terdapat 142 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang tersebar di 71 kabupaten dan 33 provinsi di Indonesia. Juga ada 80 kelurahan yang turut serta dalam program ini," katanya.