Kemendes PDTT: 3.498 perempuan pimpin dan bangun desa inklusif

keterlibatan perempuan mulai dari musyawarah desa, kita harapkan juga akan mengurangi ketidaksetaraan gender

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini mengatakan, sebanyak 3.498 perempuan di Indonesia telah menjadi pemimpin desa dan berusaha membangun desa yang inklusif.

“Dari regulasi di dalam undang-undang desa itu sudah menyatakan bahwa kepala desa wajib melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender. Kemudian juga diatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperhatikan wilayah perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa,” kata Harlina dalam acara Women 20 (W20) yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Harlina menyebutkan perempuan-perempuan yang menjabat sebagai kepala desa tersebut telah tersebar di delapan provinsi Indonesia. Dengan rincian Jawa (1.527), Sulawesi (736), Sumatera (648), Kalimantan (211), Papua (188), Bali dan Nusa Tenggara (103) dan Maluku (85).

Namun, jumlah kepala desa perempuan di Indonesia masih dapat dikatakan rendah karena kurang dari lima persen. Padahal setidaknya terdapat 74.962 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, partisipasi setiap perempuan harus terus ditingkatkan agar program-program di desa dapat lebih tersistematis, berpihak dan ramah kepada perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak.

Baca juga: W20 bangun sinergi pemberdayaan UMKM perempuan berkebutuhan khusus
Baca juga: W20 jadi wadah pengembangan UMKM perempuan Kota Batu

Menurut Harlina, suara perempuan yang dilibatkan dalam setiap musyawarah desa bisa memberikan secara jelas gambaran terkait kebutuhan bagi hidup anak-anak di desa. Contohnya, dana desa yang dipakai untuk mendirikan PAUD, pelayanan posyandu ataupun penambahan gizi masyarakat sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kekerdilan pada anak (stunting).

“Jadi dengan keterlibatan perempuan mulai dari musyawarah desa, kita harapkan juga akan mengurangi ketidaksetaraan gender di desa. Dengan begitu pembangunan desa akan lebih terlihat ramah perempuan dan anak. Kami juga berkolaborasi dengan KPPPA terkait penguatan kesadaran gender di desa. Sehingga kita ada desa ramah perempuan dan anak,” ucap dia.

Lebih lanjut Harlina mengakui, pihaknya belum bisa memastikan banyaknya jumlah desa inklusif yang ada di Indonesia saat ini. Namun dirinya berharap semua desa dapat menjadi inklusif dan berdaya tinggi.

Oleh karenanya, Harlina mengajak setiap pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat bekerja sama untuk mendorong partisipasi perempuan di tingkat desa. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dapat memajukan program dan kinerja desa hingga ke daerah pelosok dan wilayah timur Indonesia.

“No one left behind bisa menjadi salah satu tagline kita semua, agar semua masyarakat yang ada di pedesaan bisa menikmati pembangunan mulai dari perempuan, penyandang disabilitas dan seterusnya,” kata dia.

Baca juga: Pemerintah bersinergi hapus ketimpangan gender perempuan disabilitas
Baca juga: Perempuan dominasi pelatihan wirausaha digital Kominfo
Baca juga: Menteri PPPA dorong UMKM perempuan terus berkembang di tengah pandemi