Warga diimbau berpikir positif penonaktifan Perda Miras

Bekasi (ANTARA News) - Pejabat Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengimbau masyarakat untuk berpikir positif terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri bila menghentikan pelaksanaan Perda terkait larangan minuman beralkohol di sebagian daerah di Indonesia.

"Kami tak dapat berbuat apa-apa jika menteri jadi mencabut Perda tersebut. Namun masyarakat tak perlu khawatir, karena masih ada KUHP yang salah satu poinnya mengatur pelarangan peredaran minuman keras," ujar Rahmat di Bekasi, Kamis.

Menurut dia, sejumlah elemen masyarakat yang pro terhadap Perda tersebut harus berpikir positif tentang kebijakan tersebut dengan menahan diri agar tidak terprovokasi isu yang menyesatkan.

"Kalau Perdanya dicabut, kembali ke KUHP saja. Jika penggunaan Perda mengganggu ketertiban masyarakat, kita tindak dengan Perda K3," ujar politisi Golkar itu.

Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat Muslim se-Bekasi Raya, Kamis (12/1) pagi, berkumpul di Islamic Center Kota Bekasi untuk bergabung dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menggelar aksi damai di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, terkait kebijakan tersebut.

"Kami tidak habis pikir, kenapa peraturan yang sudah baik malah dihentikan. Apakah Perda ini hanya main-main saja sementara peredaran miras terus berjalan. Harus ada sikap tegas pemerintah," kata Ketua FPI Bekasi Raya, Murhali Barda.

Penolakan pun disampaikan Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi yang menggodok materi Perda nomor 17 tahun 2009 tentang Anti Minuman Keras.

Pencabutan perda tersebut akan menunculkan kerawanan sosial sekaligus gejolak di kalangan masyarakat Kota Bekasi yang agamis.

"Penyusunan Perda ini merupakan jawaban dari aspirasi masyarakat. Jika perda ini resmi dinonaktifkan karena menuruti permintaan menteri, saya khawatir kerawanan sosial muncul dan diiringi meningkatnya angka kriminalitas," ujarnya. (AFR/M027)

14 Januari 2012

tidak bisa, malah lebih baik ganti keppres tersebut karena terbukti telah menjadi penyebab krisis moral yang berawal tahun 1997 padahal pada tahun sebelumnya indonesia begitu baik prestasinya pada kancah dunia, ingatlah sekali tidak katakan tidak pada miras tidak ada toleransi pada miras sedikitpun, karena tebukti telah menjadi biangnya tindak kriminalitas dan kecelakaan di bumi pertiwi ini,,,,

0 0 Balas LaporkanHapus
13 Januari 2012

Mengapa demikian salanya siapa sudah ada perda yang main swiping kok malah ORMAS yang seharusnya swiping itu ya POLISI PAMONGPRAJA BERSAM POLISI SETEMPAT jadi bukan ormas nah karuan saja PERDA .....? kalau KUHP otomatis full Polisi yang menindak nah disinilah ORMAS yang brutal akan ketumu BATUNYA .

0 0 Balas LaporkanHapus