Anggota DPR soroti minimnya anggaran reformasi birokrasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyoroti minimnya anggaran beberapa instansi pemerintahan terkait reformasi birokrasi yang jauh lebih rendah dibanding lembaga dan institusi lain dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau ditotal dari enam instansi, yaitu Kementerian PANRB, Ombudsman RI, LAN, BKN, KASN, dan ANRI jumlahnya kurang lebih Rp1,7 triliun. APBN kita tahun lalu Rp2.700 triliun bahkan sekarang sekitar Rp3.000 triliun, jika dihitung dari angka Rp2.700 triliun saja tidak sampai 0,1 persen," kata Yanuar di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dikatakannya saat pembahasan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Senin (6/6).

Menurut dia, dari sudut pandang postur anggaran struktur makro, maka perhatian terhadap reformasi birokrasi, kompetensi ASN, dan birokrasi kelas dunia tidak masuk akal dengan anggaran sebesar itu.

"Kita bolak-balik berbicara sana-sini tapi tetap saja pada akhirnya 'mentok' pada kebijakan makro anggaran. Saya tidak tahu duduk perkaranya di mana, Rp1,7 triliun bukan angka yang besar," ujarnya.

Yanuar membandingkan dengan anggaran pertahanan yang memiliki besaran hingga Rp330 triliun dan anggaran Polri yang lebih dari Rp100 triliun.

"Sementara kita tahu tonggak negara ini kalau di lingkungan internal pemerintah, pelaksananya TNI, Polri, dan birokrasi. Pertahanan keamanan anggarannya hampir Rp500 triliun sendiri, sementara instansi yang konsen di birokrasi hanya Rp1,7 triliun dari total APBN sekitar Rp3.000 triliun," katanya.

Dia menilai, pada akhirnya harus ada kajian lebih mendalam di level makro karena jumlah aparatur sipil negara ASN yang menyentuh angka lebih dari 4 juta.

Karena itu, dia mengasumsikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk mengurusi 4 juta ASN sama dengan anggaran untuk mengurusi satu ASN sekitar Rp400 ribu untuk satu tahun.

"Ini bukan persoalan kecil, tapi persoalan luar biasa dan sangat penting. Mudah-mudahan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan dapat memahami situasi ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Yanuar tidak mempermasalahkan jumlah penambahan anggaran yang diajukan pemerintah, terutama untuk program-program yang bersifat terobosan seperti program dari LAN terkait afirmasi untuk ASN di Papua dan di beberapa wilayah perlu diperkuat.