Jakarta (ANTARA News) - Ribuan orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan unjukrasa memprotes kediktatoran Amerika Serikat (AS) terhadap segala aspek yang merugikan dunia, di depan Gedung Kedutaan Besar AS, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu. Aksi yang dijaga ketat oleh 1.000 personel kepolisian itu dilakukan dengan mendirikan panggung besar berukuran sekitar 5X7 meter di depan Kedubes AS, dengan membentangkan spanduk hitam bertulisan huruf Arab berbunyi "Lailahhailallah" sebagai latar belakang. Dalam aksi tersebut, massa HTI menyerukan kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia agar menghentikan sekulerisme dalam kehidupan masyarakat dan negara, termasuk praktek kotor seperti korupsi, kolusi, perlindungan penjualan aset strategis negara dan perizinan perusahaan seperti Freeport dan ExxonMobile. Menurut juru bicara HTI, Muhamamad Ismail Yusanto, berbagai krisis dan bencana telah menimpa kehidupan umat manusia selama 82 tahun tanpa khilafah. Dia mengatakan dunia Islam telah kehilangan payung kepemimpinan yang dapat menjadi penjaga dan pelindung, sehingga dunia Islam bertubi-tubi didera berbagai malapetaka. "Dunia Islam yang semula terbentang luas dalam satu kesatuan, kini terpecah belah menjadi 50 lebih negara kecil yang dipimpin oleh penguasa yang tidak sepenuhnya mengabdi pada kepentingan Islam dan umatnya," katanya Dalam orasinya Ismail mengatakan HTI menolak setiap upaya pemecah belahan dan kolonialisasi terhadap negeri muslim, serta penggiringan opini internasional yang digalang oleh negara-negara Barat untuk menyudutkan Islam. "Saatnya khilafah memimpin dunia, AS harus segera keluar dari Irak dan Afganistan," tegas Ismail. Massa yang mengenakan busana dan ikat kepala berwarna putih bertulisan huruf Arab itu melakukan aksinya dengan tertib. Sementara itu, sekitar tiga jam kemudian ratusan massa yang menamakan diri Forum Betawi Rempug (FBR) menyusul dan bergabung dengan massa HTI yang sudah menggelar aksi unjuk rasa sekitar pukul 08.00 WIB itu untuk menyerukan tuntutan yang sama terhadap pemerintah. Aksi tersebut juga dihadiri antara lain, Ketua MUI Pusat, KH Kholil Ridwan, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Munarman, dan Sekretaris Jenderal Arimatea ,Dicky Chandra. (*)

Copyright © ANTARA 2006