Jakarta (ANTARA News) - Menteri luar negeri ASEAN dalam pertemuan informal pada Rabu di Siem Reap, Kamboja, menyerukan pencabutan sanksi internasional untuk Myanmar.
"Melihat perkembangan yang terjadi di Myanmar selama satu tahun belakangan ini, para menlu ASEAN menyerukan agar dunia internasional bisa mencabut sanksi yang diberlakukan terhadap Myanmar. Selain itu, kerjasama PBB dengan Myanmar ke depan sebaiknya lebih diperluas tidak hanya di sektor politik tapi juga pembangunan ekonomi dan sosial," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada ANTARA di Jakarta, Rabu, melalui sambungan telepon.
Marty mengatakan perkembangan di Myanmar selama satu tahun belakangan, yang antara lain mencakup pembebasan tahanan politik, membuktikan tepatnya pendekatan ASEAN terhadap Myanmar selama ini.
Namun dia mengingatkan fokus ASEAN saat ini adalah memelihara momentum positif yang sudah dicapai Myanmar.
Menurut Marty, Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin dalam pertemuan di Siem Reap mengungkapkan akan mengundang para menlu ASEAN untuk mengunjungi Myanmar guna melihat perkembangan yang sudah dicapai di negara tersebut.
Upaya ASEAN untuk menggandeng Myanmar dan memintanya meninggalkan gaya pemerintahan yang mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia menunjukkan hasilnya dalam beberapa tahun terakhir setelah sejumlah pendekatan dilakukan oleh beberapa tokoh Indonesia.
Perubahan itu adalah suatu kabar baik, setelah berbagai upaya pihak barat dengan pendekatan sanksinya gagal total.
Myanmar kemudian menyusun peta jalan damai menuju demokrasi dan secara bertahap memenuhi target-target yang telah ditetapkannya sendiri, dimulai dari menyusun konstitusi baru, menentukan aturan pemilihan umum, dan menggelar pemilihan umum.
Sekalipun pihak barat menilai apa yang dilakukan Myanmar hanya sandiwara mengingat banyak jenderal penting di Myanmar yang kemudian duduk di pemerintahan sipil namun apa yang dilakukan Myanmar adalah suatu cara menuju perubahan yang dipilih negara itu. Suatu perubahan yang dramatis hampir tidak mungkin terjadi di Myanmar.
Namun para pemimpin Myanmar secara "mengejutkan" memberikan sinyal bahwa partai Liga Nasional untuk Demokrasi dapat kembali ikut dalam pemilihan umum serta memberikan kesempatan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Inggris William Hague yang baru-baru ini melakukan kunjungan ke Myanmar menyatakan sambutannya terhadap janji pemimpin negara itu untuk melanjutkan perubahan dan membebaskan lebih banyak lagi tahanan politik.
Hague mengatakan kemajuan ini, jika berlanjut, dapat menghasilkan hubungan ekonomi dan politik yang lebih baik antara Myanmar dan negara-negara Barat.
(T.A051*G003)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2012
