Layanan imigrasi diminta tak hanya di kantor Kanwil Kumham

Pelayanannya bisa dipecah ke tempat-tempat seperti mal dan pasar

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meminta konsentrasi pelayanan keimigrasian tak hanya di kantor Kepala Wilayah Hukum dan HAM (Kanwil Kumham) agar suasananya lebih santai, bersahaja sehingga warga tidak merasa mengantre untuk mendapatkan pelayanan publik.

"Pelayanannya bisa dipecah ke tempat-tempat seperti mal dan pasar agar suasana pelayanan lebih santai, lebih bersahaja," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej usai meresmikan Unit Layanan Paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dan Gerai Pelayanan Terpadu Hukum dan HAM Setiap Hari (Yanduseri) di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lantai 5 Blok A, Pademangan, Jakarta Utara, Senin.

Ia menjelaskan, selama ini pelayanan publik bertempat di kantor sehingga inovasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta dan Forum Koordinasi Pimpinan Kota Jakarta Utara ini layak dicontoh oleh kanwil-kanwil Kementerian Hukum dan HAM lainnya.

"Jadi, ini wujud nyata pada kenyamanan dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Kanwil Kumham DKI Jakarta khususnya baik pelayanan paspor dan pelayanan Hukum dan HAM," kata Edward.

Edward juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kanwil Kumham DKI Jakarta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Edward juga menilai inovasi itu membuktikan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah dan pihak terkait,yang sekaligus bukti bahwa pemerintah selalu hadir dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan publik khususnya di bidang keimigrasian.

Menurut Edward, persoalan pelayanan paspor merupakan persoalan yang sangat teknis dan memang semakin penularan COVID-19 semakin melandai, tingkat pengajuan paspor itu juga akan semakin tinggi.

"Tadi rapat di DPR juga dibahas, baru dibuka beberapa hari terakhir ini saja (pengajuan paspor) jumlahnya hampir ribuan. Artinya, kami pasti akan antisipasi perbanyak konter yang lain dan saya yakin itu bisa teratasi dan dengan pelayanan publik di luar kantor ini bisa mengurai (antrean) pelayanan publik yang ada di kantor resmi," kata Edward.

Meningkat pesat
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta Ibnu Khuldun mengatakan berdasarkan data pembentukan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Utara Tahun 2022, pengajuan paspor selama dua bulan terakhir meningkat pesat.

Sebelumnya, pada Januari, Februari, dan Maret, penerbitan sebanyak 5.304 paspor. Namun pada April dan Mei, meskipun baru berjalan dua bulan, penerbitan paspornya sudah mencapai 7.720.

"Data ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akan paspor semakin meningkat. Oleh karena itu, kami terus mengembangkan berbagai layanan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat," kata Ibnu.

Peresmian Unit Layanan Paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dan Gerai Pelayanan Terpadu Hukum dan HAM Setiap Hari (Yanduseri) ini juga bertepatan dengan Hari Lahir Presiden Pertama RI Bung Karno pada 6 Juni.