Maluku anggarkan Rp368 miliar berantas kemiskinan

Alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan di sejumlah daerah di Maluku tahun ini mengalami peningkatan sebesar 13,72 persen.

Ambon (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Maluku melalui APBD 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp368 miliar guna mendukung program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di daerah itu.

"Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan, maka Pemprov melalui APBD tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp368 miliar," kata Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu saat menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD tahun 2012 kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) lingkup pemprov setempat, di Ambon, Rabu.

Khusus untuk penangulangan kemiskinan, kata Gubernur Karel Albert, merupakan prioritas pembangunan setiap tahun, di mana alokasi tahun ini mengalami peningkatan sebesar 25,79 persen dibanding tahun 2011 yang hanya 12,07 persen.

"Alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan di sejumlah daerah di Maluku tahun ini mengalami peningkatan sebesar 13,72 persen," tandas Gubernur.

Menurut Ralahalu, dukungan pembiayaan penanggulangan kemiskinan tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai 75 program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh 17 SKPD.

"Saya berharap setiap SKPD dapat mengelola dan memanfaatkan anggaran ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dibarengi komitmen untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Maluku," ujarnya.

Ralahalu mengakui, upaya pemprov yang didukung masyarakat telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 8,69 persen dari sebelumnya di tahun 2007 tercatat 31,14 persen menjadi 22,45 pada September 2011.

"Saya yakin dengan dukungan seluruh masyarakat, maka hingga tahun 2013 angka kemiskinan dapat ditekan sebesar 9,95 persen dari 22,45 persen menjadi 12,5 persen" ujarnya.

Ralahalu menambahkan, seluruh pembiayaan pembangunan telah dijabarkan dalam DPA sesuai APBD 2012 yakni sebesar Rp1,4 triliun terdiri dari belanja langsung Rp645 miliar dan belanja tidak langsung Rp783 miliar.

"Seluruh pembiayaan pembangunan hendaknya dikelola dengan akuntabel, profesional, transparan dan efektif, sehingga berdampak bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang," kata Ralahalu.