Kota Ambon tak layak jadi ibukota?

Kota Ambon hanya memiliki lahan seluas 377 km persegi dengan penduduk sejumlah 500.000-an jiwa sehingga tidak mampu lagi mendukung berbagai aktivitas, bahkan kemacetan lalulintas meresahkan masyarakat di ruas-ruas jalan utama.

Ambon (ANTARA News) - Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu menyatakan Ambon sedang dipertimbangkan kelayakannya sebagai ibu kota provinsi setempat sejak dibentuk pada 19 Agustus 1945 karena daya dukung lahan tidak mampu menampung berbagai aktivitas.

"Kota Ambon hanya memiliki lahan seluas 377 km persegi dengan penduduk sejumlah 500.000-an jiwa sehingga tidak mampu lagi mendukung berbagai aktivitas, bahkan kemacetan lalulintas meresahkan masyarakat di ruas-ruas jalan utama," katanya, di Ambon, Rabu.

Karena itu, Pemprov Maluku sedang menyusun program alternatif untuk pemindahan ibu kota provinsi ke pulau Seram yang lahan masih luas di sana sehingga memungkinan untuk pembangunan maupun pengembangan berbagai sektor.

"Jadi kajian sedang dirampungkan untuk program 25 tahun ke depan guna mempersiapkan lahan guna mendukung pembangunan maupun pengembangan berbagai sarana dan prasarana di pulau Seram," ujar Gubernur.

Kajian sedang dilakukan tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Kita perlu mengkaji hingga 25 tahun yang akan datang untuk alternatif pemindahan ibu kota provinsi," kata Gubernur.

Ia memaklumi masa kepemimpinan periode keduanya berakhir pada 15 September 2013 sehingga program pemindahan ibu kota provinsi ke pulau Seram jga tergantung komitmen Gubernur berikutnya.

"Realitasnya Kota Ambon saat ini sangat padat dengan berbagai aktivitas masyarakat dengan dampak terjadi berbagai masalah sosial yang sering dipolitisir antar komunal begitupun persoalan menjadi konflik antar agama," tandas Gubernur.

10 tahun

Sebelumnya Wagub Maluku, Said Assagaff menyatakan menyatakan, penyiapan ibu kota provinsi yang baru di Masohi, ibu kota kabupaten Maluku Tengah butuh waktu minimal 10 tahun.

"Kurun 10 tahun adalah tenggat waktu yang minimal untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Masohi," katanya, di Ambon, Rabu.

Kawasan kota Masohi dan sekitarnya perlu penataan ruang, pembangunan sarana maupun prasarana dan penyiapan pegawai negeri sipil (PNS) yang prosedural.

"Terpenting adalah memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan berbagai sarana maupun prasarana guna mewujudkan ibu kota provinsi Maluku yang ideal," ujar Wagub.

Dia memastikan persoalan lahan untuk pembangunan sarana maupun prasarana, baik umum maupun sosial, termasuk permukiman untuk PNS tidak menjadi masalah karena Pemprov Maluku memiliki areal seluas 110 hektar.

"Lahan tersebut di sekitar desa Makariki dan telah dipagar sejak beberapa tahun lalu sehingga tidak mungkin diserobot oknum - oknum tertentu karena bersertifikat," kata Wagub.

Pencanangan ibu kota provinsi Maluku dijadwalkan dilakukan 19 Agustus 2012, bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun provinsi setempat ke-67.

"Kami menjadwalkan pada 19 Agustus 2012 akan dicanangkan ibu kota provinsi Maluku yang baru," kata Assagaff.

Catatan ANTARA News, wacana menjadikan Masohi sebagai ibu kota provinsi Maluku pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno, saat meletakkan batu pertama pembangunan kota Masohi sebagai ibu kota kabupaten Maluku Tengah, pada 1957.

Presiden RI ke - IV, Megawati Soekarnoputeri, saat berkunjung ke Maluku Maret 2010, sempat mempertanyakan rencana pemindahan ibu kota provinsi Maluku tersebut.

"Saya belum tahu, kapan realisasi pemindahan ibu kota provinsi Maluku ke Maluku Tengah. Ini merupakan amanat Bung Karno, karena Ambon suatu saat akan penuh sesak. Maka Bung Karno pada waktu itu, mengatakan kalau memilih ibu kota provinsi Maluku, pilihlah Masohi," katanya.